Denpasar, InfoPublik – Direktur Informasi Publik Ditjen Komunikasi Publik dan Media (KPM) Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdig), Nursodik Gunarjo, menegaskan bahwa komunikasi publik pemerintah di era digital harus bergerak lebih adaptif, profesional, dan kolaboratif. Pesan pemerintah, katanya, tidak cukup hanya informatif, tetapi juga harus membangun kepercayaan dan partisipasi warga.
“Kita tidak bisa lagi berkomunikasi secara konvensional. Komunikasi publik hari ini bukan sekadar menyampaikan informasi, tapi membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat,” ujar Nursodik saat membuka secara resmi rangkaian kegiatan Indonesia with IGID Menyapa, Forum Media Monitoring (FoMo), dan Bimbingan Teknis Standardisasi Konten Pemerintah di Bali Sunset Road Convention Center, Rabu (29/10/2025).
Ia menegaskan, ketiga kegiatan yang digelar secara paralel itu memiliki satu benang merah besar, yakni penguatan kapasitas dan jejaring komunikasi publik pemerintah agar semakin responsif terhadap dinamika masyarakat dan perkembangan teknologi. “Kita di pusat tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah pusat, daerah, dan komunitas digital harus saling melengkapi agar ruang publik kita diisi oleh konten positif, bukan oleh mereka yang menebar disinformasi,” katanya.
Nursodik menambahkan, ruang publik digital tidak boleh dibiarkan kosong oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ia mengajak para peserta dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, komunitas digital, dan mahasiswa untuk aktif mengisi ruang publik dengan narasi positif dan edukatif. “Kalau orang-orang baik diam, maka ruang itu akan diisi oleh yang tidak baik. Karena itu, mari kita bersama-sama menciptakan ruang publik digital yang sehat dan inspiratif,” pesannya.
Oleh karena itu, Nursodik Gunarjo menjelaskan tiga agenda utama kegiatan tersebut. Pertama, Indonesia with iGiD Menyapa, yang menjadi platform pemerintah untuk hadir langsung menyapa masyarakat melalui portal Indonesia.go.id sebagai sumber informasi resmi dan kredibel.
Di Bali, tema yang diangkat adalah “Sehat Sejak Dini untuk Generasi Emas”, dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Kesehatan dan media nasional untuk mendorong kesadaran kesehatan remaja dan generasi muda.
Kedua, Forum Media Monitoring (FoMo), yang menjadi ruang berbagi praktik baik antarinstansi pemerintah dalam analisis isu publik berbasis data dan persepsi masyarakat. Melalui pendekatan ini, pemerintah diharapkan mampu menyusun strategi komunikasi yang lebih empatik dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat.
Ketiga, Bimbingan Teknis (Bimtek) Standardisasi Konten Pemerintah, yang menjadi tindak lanjut dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengendalian Urusan Komunikasi Publik. Bimtek ini menekankan pentingnya keseragaman standar, etika, dan kualitas konten pemerintah, mulai dari tahap perencanaan hingga distribusi.
“Standarisasi ini penting agar seluruh konten pemerintah—baik di pusat maupun daerah—memiliki kekuatan pesan yang seragam, kredibel, dan selaras dengan arah kebijakan nasional,” tegas Nursodik.
Lebih jauh, Direktur Informasi Publik menilai, keberhasilan komunikasi publik pemerintah tidak hanya diukur dari jumlah pesan yang tersampaikan, tetapi dari sejauh mana pesan itu dipahami, dipercaya, dan menggerakkan publik untuk berpartisipasi.
Ia menutup sambutannya dengan mengajak seluruh peserta untuk menjadikan kegiatan ini sebagai ruang kolaborasi lintas sektor dan lintas generasi. “Transformasi digital menuntut sinergi antara pusat dan daerah, antara pemerintah dan komunitas. Komunikasi publik harus menjadi jembatan kepercayaan yang kredibel, empatik, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Kegiatan yang diikuti lebih dari 200 peserta dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah itu juga menghadirkan berbagai narasumber dari kalangan akademisi, jurnalis, dan praktisi komunikasi publik. Melalui kegiatan ini, Kemkomdig berharap terbangun ekosistem komunikasi publik nasional yang solid, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
_compressed.jpg)
