Denpasar, InfoPublik – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfosan) Provinsi Bali I Gede Sidharta Putra yang diwakili oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Provinsi Bali, Anak Agung Ngurah Bagus Aryana, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan standardisasi komunikasi publik sebagai kunci memperkuat tata kelola informasi pemerintah di era digital.
“Kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan momentum penting untuk memperkuat jejaring komunikasi publik, memastikan pesan pemerintah tersampaikan dengan efektif, konsisten, dan kreatif,” ujar Aryana dalam pembukaan kegiatan iGiD Menyapa, Forum Media Monitoring (FoMo), dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Standardisasi Konten Pemerintah yang digelar Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdig) di Bali Sunset Road Convention Center, Rabu (29/10/2025).
Menurutnya, tantangan utama komunikasi publik di era digital bukan lagi hanya menyebarkan pesan, tetapi memastikan pesan tersebut diterima dengan benar, dipercaya publik, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat. “Sebagus apa pun kebijakan pemerintah, tanpa komunikasi yang efektif, pesan itu tidak akan sampai. Karena itu, setiap instansi harus memastikan standar komunikasi yang seragam dan terukur,” tegasnya.
Ia menambahkan, kegiatan Bimtek ini menjadi platform strategis bagi aparatur pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat kompetensi dalam perencanaan, produksi, serta evaluasi konten publik yang kredibel.
Aryana juga mengapresiasi inisiatif Kemkomdigi yang menggabungkan tiga kegiatan strategis dalam satu rangkaian. Menurutnya, hal itu menunjukkan upaya konkret untuk membangun komunikasi publik yang terintegrasi dan kolaboratif. “IGID Menyapa menghadirkan praktik literasi digital dan kesehatan masyarakat secara langsung. FoMo memperkuat analisis isu publik berbasis data. Dan Bimtek Standardisasi Konten menjadi fondasi tata kelola komunikasi yang seragam di seluruh Indonesia,” jelasnya.
Aryana juga menekankan pentingnya menghormati nilai-nilai lokal dalam pelaksanaan kegiatan nasional di Bali, termasuk penggunaan busana adat Bali sebagai bentuk pelestarian budaya sekaligus penghormatan terhadap kearifan lokal.
Aryana menegaskan, Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen mendukung seluruh agenda komunikasi publik nasional yang digagas Kemenkomdig. Menurutnya, keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam membangun komunikasi yang adaptif dan partisipatif. “Kegiatan seperti ini adalah investasi jangka panjang untuk memperkuat kapasitas pemerintah dalam mengelola informasi publik. Kolaborasi antara pusat, daerah, akademisi, dan komunitas digital menjadi kunci membangun ekosistem komunikasi publik yang sehat dan berdaya saing,” ujarnya.
Ia menutup sambutan dengan ajakan agar seluruh peserta menjadikan kegiatan ini sebagai ruang belajar dan berbagi praktik baik, demi terwujudnya komunikasi publik yang profesional, kredibel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. “Mari manfaatkan setiap sesi dengan sebaik-baiknya. Bangun jejaring komunikasi yang kuat, kreatif, dan berdampak. Dengan kolaborasi, kita bisa menjadikan komunikasi publik sebagai tulang punggung keberhasilan pembangunan nasional,” pungkasnya.
_compressed.jpg)
