Jakarta, InfoPublik — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan kembali pentingnya transparansi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) serta validitas Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebagai fondasi pendidikan bermutu di Indonesia.
Pesan tersebut disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat dalam Sosialisasi Kebijakan Dana BOSP dan Dapodik 2025 di Kabupaten Tangerang, Banten, pada 9–12 September 2025.
Acara ini menghadirkan jajaran pimpinan dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, operator data pendidikan, hingga Balai Besar dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan dari seluruh Indonesia. “Dana BOSP adalah instrumen strategis untuk memastikan sekolah tetap beroperasi dengan biaya yang adil, transparan, dan merata. Sedangkan Dapodik menjadi tulang punggung data pendidikan, agar setiap kebijakan berbasis data akurat,” ujar Wamen Atip, dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Kamis (11/9/2025).
Ia mengingatkan bahwa di tengah derasnya arus digital dan dinamika sosial, sekolah harus menjadi ruang aman bagi anak-anak. “Dinas pendidikan harus melindungi peserta didik dari provokasi, disinformasi, dan pengaruh negatif. Pendidikan tidak boleh terganggu oleh kegaduhan,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wamen Atip juga memaparkan empat program prioritas Kemendikdasmen yang sedang berjalan: Pertama, revitalisasi sekolah. Lebih dari 13 ribu satuan pendidikan direvitalisasi dengan anggaran Rp16,9 triliun, tersebar di 552 pemerintah daerah, 4.818 kecamatan, dan 9.183 desa. Revitalisasi tidak hanya membangun sarana fisik, tetapi juga memperkuat kurikulum, kompetensi guru, dan hubungan sekolah dengan masyarakat.
Kedua, digitalisasi pendidikan. Sekitar 300 ribu satuan pendidikan akan mendapat dukungan digitalisasi pembelajaran untuk meningkatkan literasi dan numerasi dengan teknologi, Ketiga, pembelajaran mendalam. Strategi pembelajaran yang lebih bermakna untuk mewujudkan delapan profil lulusan, dan Keempat ada dana BOSP dan Dapodik. Dana operasional menjaga keberlangsungan sekolah, sementara data Dapodik memastikan setiap anak dan satuan pendidikan tercatat dan terlayani. “Dengan data akurat dan pendanaan tepat sasaran, anak-anak di kota maupun desa memiliki pijakan yang sama untuk meraih masa depan,” kata Atip.
Sebelumnya, Dirjen PAUD Dikdasmen Gogot Suharwoto menegaskan Dana BOSP dan Dapodik ibarat dua sisi mata uang. “Dapodik menyediakan data mutakhir untuk perencanaan, sementara BOSP memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan layanan pendidikan tanpa terkecuali,” jelasnya.
Saat ini, kualitas data Dapodik mencatat kelengkapan 88,6 persen, validitas 77,8 persen, dan kemutakhiran 87,7 persen. Namun, Gogot menilai perbaikan tetap diperlukan agar konsistensi dan ketepatan data terjaga.
Sosialisasi ini juga menyampaikan kebijakan terbaru sesuai Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025, memberikan penguatan teknis pendataan satuan pendidikan, serta membahas isu strategis implementasi BOSP di daerah.
Wamen Atip juga menegaskan kembali pentingnya gotong royong seluruh pemangku kepentingan. “Pendidikan bermutu untuk semua hanya terwujud bila pemerintah pusat, daerah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat luas bekerja bersama. Mari kita buktikan, meski ada krisis di luar sana, pendidikan Indonesia tetap melaju,” tandasnya.
