Jakarta, InfoPublik — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) menyiapkan peta jalan pelaksanaan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) sebagai upaya strategis mengatasi Anak Tidak Sekolah (ATS) di jenjang pendidikan menengah.
Program PJJ dirancang sebagai bagian dari agenda nasional “Pendidikan Bermutu untuk Semua”, dan ditargetkan dapat diimplementasikan di seluruh provinsi di Indonesia.
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi PKPLK Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin, menjelaskan bahwa peta jalan ini disusun berdasarkan uji terap PJJ yang telah dilaksanakan di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK), Malaysia.
“Secara bertahap, implementasi PJJ akan diperluas, tidak hanya untuk sekolah Indonesia di luar negeri, tapi juga di dalam negeri,” ujar Dirjen Tatang di Jakarta, Kamis (7/8/2025).
Menurutnya, pemerintah tengah mempersiapkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta melakukan sosialisasi untuk meningkatkan literasi publik terhadap sistem PJJ. Peta jalan tersebut menargetkan setiap provinsi memiliki satu sekolah induk penyelenggara PJJ.
“Dengan begitu, anak-anak yang terhalang sekolah tatap muka karena harus bekerja, menjadi atlet, atau karena alasan geografis, tetap dapat mengakses pendidikan secara setara,” tambah Tatang.
Dirjen Tatang menargetkan uji terap PJJ akan melibatkan 100 murid pada 2025. Selanjutnya, program ini akan direplikasi oleh pemerintah daerah di 34 provinsi pada 2027, dengan estimasi capaian 3.400 murid.
“Pada 2028, pemda diharapkan lebih aktif menyelenggarakan PJJ untuk menjangkau lebih banyak ATS. Dan pada 2029, ditargetkan hadirnya Sekolah Jarak Jauh Nasional,” ungkapnya.
Data Kemendikdasmen menunjukkan, saat ini terdapat sekitar 3,9 juta ATS di Indonesia. Sekitar 25 persen di antaranya berada pada jenjang pendidikan menengah, terkendala biaya, pernikahan usia dini, pekerjaan, hingga jarak geografis yang jauh dari sekolah.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyambut positif peluncuran peta jalan PJJ. Ia menegaskan bahwa PJJ bukan hanya alternatif, tetapi solusi konkret untuk menjamin hak pendidikan seluruh anak Indonesia.
“Program ini bisa menjadi instrumen pemenuhan hak konstitusional warga negara atas pendidikan. Tapi perlu kolaborasi lintas sektor agar implementasinya optimal,” ujar Hetifah.
Ia menyoroti pentingnya kesiapan infrastruktur, penyediaan modul belajar, serta peran aktif orang tua agar pelaksanaan PJJ tetap memperhatikan aspek psikologis anak.
“Kesimpulannya, kolaborasi semua pihak sangat menentukan keberhasilan PJJ ke depan,” pungkas Hetifah.
