Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK), Tatang Muttaqindalam acara Bincang Santai Seputar Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (Foto: Dok Kemendikdasmen)
Jakarta, InfoPublik — Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pendidikan yang bermutu dan inklusif melalui strategi Pendidikan Layanan Khusus (PLK). Program ini menyasar anak-anak dari kelompok rentan dan marjinal yang selama ini belum terjangkau oleh layanan pendidikan formal.
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK), Tatang Muttaqin, menyampaikan bahwa PLK dirancang sebagai solusi strategis untuk menghapus kesenjangan akses pendidikan, terutama bagi anak-anak di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), perbatasan, komunitas adat terpencil, serta anak korban bencana dan anak pekerja migran.
“Kami hadir untuk menjangkau yang tidak terjangkau, dan melayani yang belum terlayani,” ujar Tatang Muttaqin dalam acara "Bincang Santai Seputar Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus", Sabtu (19/7/2025).
Salah satu inisiatif utama yang kini tengah dikembangkan adalah Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) jenjang menengah, yang dirancang untuk membuka akses pendidikan luas bagi anak-anak usia sekolah di berbagai penjuru negeri — termasuk di luar negeri.
Menurut Tatang, saat ini pemerintah tengah menyusun peta jalan implementasi PJJ. Peta ini mencakup pembangunan infrastruktur TIK, regulasi pendukung, serta peningkatan literasi dan kesadaran masyarakat terhadap sistem pembelajaran jarak jauh.
Sebagai langkah awal, uji coba PJJ akan dilakukan di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK), Malaysia, yang menjadi salah satu Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) terbesar. SIKK menaungi lebih dari 225 Community Learning Center (CLC), tempat ribuan anak pekerja migran Indonesia menempuh pendidikan.
“Uji terap ini penting untuk menjawab tantangan pendidikan anak-anak PMI yang selama ini terbatas oleh jarak, dokumen izin tinggal, dan keterbatasan fasilitas,” jelas Tatang.
Direktur PKPLK, Saryadi, menambahkan bahwa keberhasilan uji terap di SIKK akan menjadi pijakan replikasi PJJ ke daerah-daerah 3T lainnya. Model pembelajaran yang digunakan mengadopsi pendekatan blended learning, memadukan tatap muka terbatas dengan pembelajaran daring.
Direktorat PKPLK juga menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk: SMAN 2 Padalarang sebagai pendamping pembelajaran dan pengembang modul adaptif, Universitas Terbuka untuk penjaminan mutu dan supervisi akademik, dan SEAMOLEC untuk dukungan teknologi dan pelatihan guru PJJ.
Program ini diharapkan menjadi game changer dalam pendidikan nasional, terutama bagi anak-anak yang sebelumnya nyaris tak memiliki harapan mengenyam pendidikan menengah.
Salah satu bukti nyata keberhasilan PJJ datang dari Afifah Amro Amatulloh, lulusan SMA Terbuka di SMAN 2 Padalarang. Melalui sistem pembelajaran jarak jauh yang fleksibel, Afifah bisa membagi waktu untuk belajar, berorganisasi, dan mengembangkan diri.
“PJJ memberi ruang bagi kami yang punya kondisi khusus untuk tetap belajar dan tumbuh. Saya bersyukur bisa melanjutkan ke perguruan tinggi negeri di Bandung,” tuturnya.
Melalui Pendidikan Layanan Khusus dan strategi PJJ, pemerintah menegaskan bahwa pendidikan bukan hak sebagian, tapi milik semua anak Indonesia. Tidak peduli mereka tinggal di ladang sawit di Sabah, di pulau terluar, atau di lereng gunung.
Dengan komitmen kuat dan kolaborasi lintas sektor, Indonesia terus bergerak menuju cita-cita besar: pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas untuk semua.
