Tunjangan Guru Non-ASN Segera Cair Mei 2025

Jakarta, InfoPublik - Pemerintah tengah memfinalisasi program pemberian tunjangan kepada guru non-ASN yang belum bersertifikasi, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik di luar sistem Aparatur Sipil Negara (ASN). Bantuan ini dirancang untuk disalurkan secara langsung ke rekening guru mulai bulan Mei 2025.

"Program ini sudah dalam tahap finalisasi, baik dari segi anggaran maupun data penerima. Harapannya bisa mulai dicairkan Mei, bukan 'maybe', tapi betul-betul Mei," ujar Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, di Perpustakaan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jumat (11/4/2025).

Bantuan ini menyasar guru honorer yang belum menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial, memiliki penghasilan dalam kategori desil 1–10 menurut standar Badan Pusat Statistik (BPS) dan belum bersertifikasi sebagai pendidik.

Lanjut Mendikdasmen Abdul Mu’ti, pemerintah bekerja sama dengan BPS untuk melakukan verifikasi data guru, termasuk validitas NIK dan status sertifikasi. Hasilnya, sekitar 785 ribu guru non-ASN telah terdata sebagai calon penerima bantuan. “Jumlah ini belum termasuk guru yang berada di bawah Kementerian Agama, yang datanya masih dalam proses verifikasi lebih lanjut,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan, dana tunjangan sudah disiapkan dan disepakati dengan kementerian Keuangan, dengan alokasi terhitung mulai Mei hingga Desember 2025. “Nominal pastinya per guru masih dalam tahap pembahasan akhir, namun prinsipnya akan ditransfer langsung ke rekening pribadi guru penerima,” tuturnya.

Abdul Mu’ti menambahkan, nantinya program ini juga akan diluncurkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto, mengingat skala dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan guru di seluruh Indonesia. Saat ini, tim teknis tengah menyelesaikan proses verifikasi dan validasi akhir, termasuk pengumpulan data nomor rekening para guru. Karena sistem ini berbasis direct transfer, keakuratan data menjadi sangat krusial.

“Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memberikan perhatian lebih kepada guru-guru non-ASN yang selama ini belum mendapatkan tunjangan layak, agar tidak ada tenaga pendidik yang tertinggal dalam sistem kesejahteraan nasional,” tutupnya.