BNPT Antisipasi Penyebaran Ideologi Radikal dari Suriah ke Indonesia

Jakarta, InfoPublik — Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengantisipasi kemungkinan penyebaran ideologi radikal dari Suriah ke Indonesia dengan meningkatkan kewaspadaan dan mencermati perkembangan situasi di negara tersebut pasca-tumbangnya rezim Bashar al Assad, khususnya terkait kebangkitan kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang mulai bertransformasi. 

“Sekarang mereka (kelompok HTS) mencoba merubah bentuk, bertransformasi menjadi lebih moderat, mungkin kita juga bisa melihat seperti di Afghanistan dengan Taliban-nya. Ini yang harus kita cermati bersama hingga saat nanti,” kata Direktur Kerja Sama Bilateral BNPT, Brigjen Pol. Kris Erlangga Aji Widjaya, dalam keterangannya di Jakarta, seperti dilansir pada Rabu (18/12/2024).

Kris menjelaskan, salah satu kelompok afiliasi HTS, yakni Jabhat al Nusra, terkait dengan al-Qaeda dan masih tercatat dalam daftar terorisme global PBB. Kelompok ini juga masuk dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) di Indonesia.

Oleh karenanya BNPT melakukan langkah preventif sebagai kunci dalam menghadapi perubahan dinamika kelompok ini.

“Saat ini Jabhat al Nusra yang terafiliasi HTS masih tercatat dalam list terorisme global di PBB. Di kita sendiri, ini masih masuk dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT),” tuturnya.

Menurut Kris, pemerintah terus memantau perkembangan situasi di Suriah sambil mengupayakan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang masih tertahan di sana.

Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri, terdapat lebih dari 1.000 WNI yang sempat berada di Suriah. 

“Kemarin yang sudah dievakuasi ada 67 orang, dan saat ini menunggu ada sekitar 84 orang. Artinya, jumlah itu sangat jauh dari angka seribuan tadi,” ungkap dia.

Di sisi lain, Kris melihat adanya perkembangan positif di Suriah, seperti membaiknya ekonomi dan kembali beroperasinya fasilitas publik, yang dapat menjadi indikasi pemulihan.

Namun, pemerintah tetap melakukan pendekatan menunggu dan memantau (wait and see) sembari terus berfokus pada upaya perlindungan dan pemantauan.

“Pemerintah Republik Indonesia menunggu bagaimana perkembangan yang terjadi di sana, sambil juga menyerukan agar pemerintahan transisi dan faksi-faksi di sana segera memulihkan situasi, membangun perekonomiannya, dan menjadi satu negara yang inklusif serta menghargai HAM,” kata Direktur Kerja Sama Bilateral BNPT.

Dia menegaskan BNPT terus berupaya menjaga keamanan dalam negeri sekaligus melindungi kepentingan warga negara Indonesia di tengah tantangan terorisme global yang dinamis melalui pendekatan proaktif dan kerja sama internasional.