Ketua DPR RI Puan Maharani Soroti Krisis Air Bersih di Tengah Musim Pancaroba

Jakarta, InfoPublik – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti masalah krisis air yang masih melanda sejumlah daerah di tengah musim pancaroba ini. Ia meminta pemerintah untuk mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan bencana tersebut, yang telah menyulitkan kehidupan sehari-hari masyarakat.

“Akses air bersih yang sangat terbatas telah berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Ini bisa menimbulkan risiko tinggi penyebaran penyakit dan berdampak pada kesejahteraan hidup rakyat,” ujar Puan Maharani dalam keterangan persnya, pada Jumat (1/11/2024).

Beberapa daerah yang saat ini mengalami krisis air meliputi Lombok Timur dan Lombok Tengah, di mana masalah ini sudah berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Masyarakat hanya mampu bergantung pada pasokan air bersih dari pemerintah sekitar 15 liter per hari, yang dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Akibatnya, mereka terpaksa menyuling air yang ada.

Puan meminta pemerintah untuk memberikan perhatian lebih serius dalam penanganan krisis air bersih ini. “Hanya bantuan air bersih yang terbatas saja tidak cukup, tetapi juga perlu memastikan adanya peningkatan infrastruktur sebagai solusi jangka panjang. Apalagi ini sudah berlangsung lama,” tegasnya.

Selain di Lombok, krisis air bersih juga terjadi di Klaten, Jawa Tengah, di mana sebanyak 7.185 kepala keluarga (KK) atau 23.353 jiwa terdampak. Mereka hanya bisa mengandalkan bantuan giliran dropping air bersih dari BPBD. Kekeringan di Kabupaten Klaten telah dialami oleh warga di 18 desa yang tersebar di enam wilayah kecamatan sejak bulan Juni lalu.

Wilayah lain yang masih dilanda krisis air bersih termasuk Kota Cilegon, Banten, dan Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. “Masalah kekeringan masih terjadi, terutama di daerah-daerah yang memiliki struktur geografis perbukitan. Diperlukan langkah preventif dari pemerintah, termasuk penguatan fasilitas sarana prasarana bagi masyarakat terdampak, seperti memperbanyak penampungan air,” tutur Puan.

Mantan Menko PMK ini pun mengingatkan dampak yang bisa ditimbulkan dari krisis air bagi warga. Puan merinci masalah kesehatan seperti infeksi kulit, gangguan pencernaan, dan penyakit akibat kurangnya kebersihan, serta masalah sosial yang muncul akibat kurangnya akses terhadap air bersih.

“Jika tidak ada terobosan untuk mengatasi masalah air bersih, kesehatan dan kesejahteraan rakyat menjadi taruhannya,” ungkap Puan, perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI.

Ia berharap pemerintah segera merancang program yang lebih memadai dan efektif untuk mengatasi krisis air bersih. Dengan begitu, masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan layak dan sehat. "Krisis air tidak hanya berpengaruh pada kesehatan, tetapi juga mengancam kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat," tegasnya.

Berdasarkan data dari World Resources Institute (WRI) pada 2023, terdapat 25 negara yang terancam menghadapi krisis air. Indonesia sendiri diprediksi akan mengalami kelangkaan air pada tahun 2050, dengan hanya sekitar 2,5% dari total air bersih yang dapat dimanfaatkan. Wilayah Jawa, Bali, dan sebagian Aceh diperkirakan akan mengalami tekanan lebih tinggi terhadap ketersediaan air.

Puan menilai bahwa masalah air bersih dan kelayakan sanitasi warga harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah. “Dalam jangka panjang, ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan air akan memperparah kemiskinan dan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat,” sebutnya.

Puan juga mengingatkan bahwa air bersih merupakan faktor penting dalam berbagai aspek produktivitas masyarakat, termasuk sektor pertanian yang menjadi tumpuan ekonomi, seperti di wilayah Lombok. "Contohnya, untuk menanam tembakau, warga bahkan harus menggunakan es batu sebagai alternatif karena tidak ada air yang cukup untuk mengairi tanaman mereka."

“Dengan adanya krisis air ini, tidak hanya membebani masyarakat secara finansial, tetapi juga menunjukkan bahwa ketahanan ekonomi mereka terganggu,” ucap Puan.

Ia menekankan pentingnya meningkatkan kapasitas distribusi air bersih dan pendekatan jangka panjang dalam menyediakan infrastruktur akses air bersih di daerah-daerah rawan kekeringan. Selain itu, Puan juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi kemasyarakatan, untuk meningkatkan ketersediaan air bersih.

“Kita harus menggunakan pendekatan baru dalam mengevaluasi pentingnya air bersih, dengan tujuan menjadikan akses air bersih sebagai hak fundamental yang terlindungi dan terpenuhi untuk seluruh rakyat Indonesia,” urainya.

“Melalui langkah nyata dan komitmen bersama semua elemen bangsa, negara harus memastikan bahwa tidak ada lagi masyarakat yang harus menghadapi krisis kesehatan dan kesejahteraan akibat kekurangan air bersih,” sambung Puan.

Sebagai bangsa maritim yang kaya sumber daya, Indonesia seharusnya mampu menyediakan akses air bersih yang layak bagi seluruh rakyatnya. Puan menegaskan bahwa hal ini merupakan kewajiban negara.

“Air bersih adalah hak dasar bagi rakyat yang harus dipenuhi oleh negara. Ini diatur dalam konstitusi kita,” tegas cucu Bung Karno tersebut.

“Kerja sama dan gotong royong semua kalangan harus semakin dimaksimalkan untuk memastikan semua rakyat Indonesia memperoleh hak untuk mendapatkan akses air bersih,” pungkas Puan.