Pemkab Meranti dan BPJS Kesehatan Sinergi Optimalkan Layanan JKN

Meranti, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus memperkuat kolaborasi dengan BPJS Kesehatan Cabang Dumai melalui Forum Pemangku Kepentingan Utama Semester I Tahun 2025 di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti, Provinsi Riau pada Kamis (13/3/2025).

Kegiatan ini bertujuan mengevaluasi dan mengoptimalkan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah Meranti.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Bambang Supriyanto, menegaskan bahwa Pemkab Meranti berkomitmen penuh dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan JKN, baik dari sisi peningkatan kepesertaan maupun pemerataan layanan kesehatan.

"Masih terdapat sekitar 16 ribu data peserta yang perlu disempurnakan. Saat ini sedang ditangani oleh Dinas Sosial, tetapi tentu memerlukan dukungan lintas sektor, termasuk Dinas Kesehatan," ungkap Bambang.

Ia juga menyoroti rendahnya pemanfaatan mobil layanan JKN di Meranti, yang baru mencapai 10 persen. Oleh karena itu, Pemkab Meranti akan:

• Mengintensifkan sosialisasi manfaat mobil layanan JKN.
• Memperkuat alokasi pembiayaan melalui dana kesehatan daerah.
• Melibatkan kepala desa untuk mendorong optimalisasi layanan kesehatan.

Selain itu, partisipasi aparatur desa dalam program JKN juga menjadi perhatian serius. Banyak desa yang belum menganggarkan iuran bagi perangkat desanya akibat keterbatasan anggaran.

"Kami akan mencari solusi pembiayaan agar aparatur desa dapat menjadi peserta aktif JKN. Ini bagian dari perlindungan dasar yang wajib diberikan pemerintah kepada perangkatnya," tegas Bambang.

Lebih lanjut, Pemkab Kepulauan Meranti berkomitmen mengalokasikan minimal 25 persen dana sektor kesehatan guna mendukung program JKN. Dana tersebut akan digunakan untuk pembiayaan jaminan kesehatan serta dukungan operasional lainnya.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Dumai, Bernat Sibarani, memberikan apresiasi terhadap dukungan penuh Pemkab Kepulauan Meranti dalam menyukseskan program JKN.

"Forum ini merupakan agenda rutin untuk mengevaluasi pelaksanaan JKN dan menjaring masukan dari pemangku kepentingan daerah. Kami ingin memahami langsung tantangan di lapangan dan mencari solusi strategis untuk keberlanjutan program ini," ujarnya.

Dari sisi cakupan kepesertaan, Kabupaten Kepulauan Meranti telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) dengan angka partisipasi lebih dari 98 persen. Ini merupakan hasil kerja sama yang solid antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan.

Namun, Bernat menyoroti adanya tren penurunan jumlah peserta dari kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pusat, khususnya kategori BPIHT. Jika tidak ditangani dengan baik, hal ini dapat menurunkan akses layanan kesehatan masyarakat yang selama ini ditanggung oleh negara.

Sebagai bentuk komitmen, Pemkab Kepulauan Meranti menjadi satu-satunya kabupaten di Provinsi Riau pada tahun 2024 yang tidak memiliki tunggakan pembayaran iuran JKN untuk peserta BPI daerah.

Ia berharap sinergi ini terus diperkuat agar layanan kesehatan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan dapat terus terwujud. 

"Bahkan untuk tahun 2025, seluruh kebutuhan iuran telah dianggarkan untuk 12 bulan penuh. Ini menunjukkan komitmen luar biasa dari Pemkab Meranti," ungkap Bernat.