- Oleh Fatkhurrohim
- Jumat, 22 November 2024 | 08:30 WIB
: Plt Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi Masyarakat dan Pemerintah BAKTI Kominfo, Tri Haryanto (tiga dari kiri) dalam penandatanganan PKS Pembangunan BTS dengan Empat Balai (Humas BAKTI Kominfo)
Oleh Wahyu Sudoyo, Kamis, 17 Oktober 2024 | 21:35 WIB - Redaktur: Untung S - 241
Jakarta, InfoPublik – Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama empat balai konservasi, yaitu Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua, BBKSDA Papua Barat, Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih, dan Balai Taman Nasional Kepulauan Togean, berkolaborasi membangun menara Base Transceiver Station (BTS) 4G di 86 lokasi kawasan hutan di Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, dan Sulawesi Tengah.
“Kerja sama ini bertujuan untuk meminimalisir dampak negatif, baik langsung maupun tidak langsung, akibat kegiatan penempatan dan pengoperasian menara telekomunikasi BTS BAKTI Kominfo beserta sarana pendukungnya di Unit Pelaksana Teknis (UPT) tersebut,” ujar Pelaksana TUgas (Plt) Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi Masyarakat dan Pemerintah BAKTI Kominfo, Tri Haryanto, dalam keterangannya di Jakarta, seperti dilansir pada Kamis (17/10/2024).
Kolaborasi ini dimulai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan terhadap pembangunan BTS oleh Tri Haryanto, Atanasius Guntara Martana, Johny Santoso, Supartono, dan Abdul Rajab.
Menurut Tri Haryanto, PKS ini bertujuan untuk mendukung terwujudnya penguatan tata kelola di wilayah kerja keempat UPT tersebut.
Selain penandatanganan PKS, para pihak juga menandatangani dokumen Rencana Pelaksanaan Program (RPP), Rencana Kerja Lima Tahun (RKL), dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).
“Hal ini dimaksudkan sebagai perencanaan program lanjutan dan pedoman serta acuan dalam pelaksanaan kerja sama,” jelasnya.
Tri Haryanto menambahkan bahwa sebelum penandatanganan PKS ini, BAKTI Kominfo telah mengadakan pembahasan intensif dengan keempat institusi tersebut pada 14-15 Oktober 2024 lalu.
Pembahasan itu dilakukan sebagai langkah konkret dalam meningkatkan kolaborasi untuk konservasi dan pengelolaan sumber daya alam.