Jakarta, InfoPublik – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus berupaya meningkatkan kerja sama bilateral dengan Pemerintah Jepang di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi mengungkap bahwa saat ini Kemnaker sedang melakukan pengembangan fungsi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), yang dikenal dengan program Transformasi Balai Latihan Kerja sehingga dapat mencangkup pekerja lokal dan migran.

"Kami bermaksud mengembangkan dan meningkatkan fungsi BPVP, sehingga dapat mencakup tidak hanya program pelatihan kerja bagi pekerja lokal, tetapi juga pelatihan kerja bagi para calon pekerja migran, sehingga program pelatihan kerja juga mencakup program pelatihan budaya dan bahasa," ungkap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker Anwar Sanusi saat melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden of Japan International Cooperation Agency (JICA) Akihiko Tanaka di Tokyo, Jepang pada Senin (22/4/2024).

Sebagaimana tertulis dalam siaran pers yang diterima InfoPublik pada Selasa (23/4/2024), Kerja sama yang dilakukan Kemnaker itu salah satunya adalah berpartisipasi pada Program tenaga kerja berketerampilan spesifik atau Specified Specified Skilled Workers (SSW) dan program magang baru yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para calon pekerja dan pekerja.

Sementara pada program SSW itu, Sekjen Anwar mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia dengan Jepang berupaya menyusun langkah-langkah strategis sebagai solusi untuk menambah jumlah pengiriman peserta SSW, khususnya dari Indonesia untuk pengembangan ekonomi dan SDM kedua negara melalui pertukaran SDM terampil.

Menanggapi hal tersebut, President JICA Akihiko Tanaka antusias untuk dilakukan pembahasan yang lebih intens agar tercipta terobosan yang inovatif dalam kerja sama kedua negara ini

"Pada intinya kita ingin adanya terobosan inovatif untuk memanfaatkan peluang kerjasama ini,” ujar President JICA Akihiko.

Dalam pertemuan itu, dibahas juga berbagai upaya untuk meningkatkan kompetensi para pekerja Indonesia termasuk penataan sistem uji kompetensi yang bisa dilaksanakan di Indonesia yang dimungkinkan adanya pengakuan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia.