Perlu Dukungan Multipihak untuk Tingkatkan Ekosistem Literasi Perbukuan

Jakarta, InfoPublik - Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga Kemenko PMK Warsito menjelaskan permasalahan literasi menjadi isu yang penting dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Warsito dalam Diskusi Kelompok Terpumpun Pengembangan Ekosistem Perbukuan yang Sehat Untuk Pembudayaan Literasi dan Pembangunan Karakter Bangsa.

Maka dari itu, ia menerangkan perlunya dilakukan penguatan ekosistem literasi khususnya dalam ekosistem perbukuan di Indonesia. Untuk meningkatkan ekosistem literasi perbukuan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri, melainkan butuh dukungan multisektor semua pihak.

"Mulai dari pemerintah, pemerintah daerah, sektor swasta, industri penerbitan, penulis, dan masyarakat sipil. Kami dari Kemenko PMK akan mendukung terkait peningkatan ekosistem perbukuan dari hulu hingga hilir," kata Warsito melalui keterangan resminya yang dikutip InfoPublik Sabtu (27/7/2024).

Praktik penyelenggaraan ekosistem perbukuan di Indonesia telah ada sejak zaman sebelum kemerdekaan Republik Indonesia.

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan menandakan hadirnya perhatian Pemerintah terhadap eksistensi praktik dan industri perbukuan serta harapan akan hadirnya tata kelola perbukuan nasional yang sistematis dan menyeluruh.

Selain itu, sudah ada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan menyatakan bahwa pengembangan ekosistem perbukuan yang sehat untuk menghasilkan buku umum yang bermutu merupakan tugas dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. 

Warsito mengutip adagium yang menyatakan bahwa “buku adalah jendela dunia” mengandung arti dengan membaca buku akan membuka dan memperluas wawasan seseorang tanpa perlu melakukan perjalanan.

Ia menjelaskan ada tiga hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan ekosistem literasi perbukuan dari hulu hingga hilir. Pertama mensosialisasikan pentingnya literasi sejak dini, kedua meningkatkan komponen sumber bacaan yang baik, ketiga regulasi kebijakan yang baik.

"Dengan tiga hal ini menjadi komitmen kita menjadikan kebiasaan membaca naik derajatnya menjadi budaya membaca," kata Warsito.

Pada 2022, Kemenko PMK telah melaksanakan rakor tentang pelaku perbukuan dimana salah satu hasilnya adalah perlunya peran yang konkret antarpemangku kepentingan dalam penyediaan buku bermutu, murah, dan merata serta dukungan kebijakan Pemerintah terhadap penumbuhkembangan industri perbukuan di Indonesia.

Sebelumnya pada 2021, Kemenko PMK juga telah menyusun Naskah Akademik Peta Jalan Pembudayaan Literasi dimana fokus kebijakan pembudayaan literasi dilakukan di keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.

“Kebijakan pembudayaan literasi perlu diterapkan di daerah untuk memunculkan multiplier effect terhadap penumbuhkembangan industri perbukuan lokal yang nantinya dapat menyediakan bahan bacaan secara merata sesuai penjenjangan umur bagi masyarakat,” kata Warsito.