BNPT Tingkatkan Sistem Pengamanan Kantor Kemendagri Jelang Pilkada Serentak

Jakarta, InfoPublik - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) akan meningkatkan sistem pengamanan kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dengan memberikan sosialisasi dan mengadakan praasesmen untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan teror menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. 

"Dalam beberapa waktu kedepan, BNPT RI bersama - sama dengan Kemendagri perlu untuk kembali merapatkan barisan dalam rangka menghadapi gelaran pemilukada serentak. Sehubungan dengan upaya untuk mengantisipasi adanya potensi gangguan keamanan yang mengarah pada tindak pidana terorisme, kami hadir dengan memberikan sosialisasi dan asesmen berdasarkan peraturan BNPT nomor 3 tahun 2020," ujar Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, Mayjen TNI Roedy Widodo, dalam keterangannya terkait acara Sosialisasi Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020 di Lingkup Kantor Pemerintahan Daerah Tahun 2024 di Kantor Kemendagri Jakarta, seperti dikutip pada Rabu (24/7/2024).

Menurut Roedy, kegiatan itu merupakan upaya membangun kesadaran bersama akan pentingnya menciptakan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat.

"Itu upaya kita memperkuat kesadaran bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi seluruh lapisan masyarakat," terangnya.

Direktur Perlindungan BNPT, Brigjen. Pol Imam Margono menambahkan, ancaman keamanan tak selalu berasal dari luar tetapi juga bisa berawal dari dalam objek itu sendiri. 

Oleh karena itu dia mengajak jajaran Kemendagri untuk melakukan pemetaaan jenis jabatan kritikal yang memiliki dampak dan resiko besar bagi keamanan organisasi. 

Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Ispahan Setiadi, mengapresiasi upaya BNPT meningkatkan sistem keamanan di Kemendagri menjelang Pilkada.

"Kami mengucapkan terima kasih pada BNPT RI semoga kerjasama kita terus terjalin sebagai wujud peningkatan upaya kami dalam melakukan pencegahan terorisme di lingkungan kantor Kemendagri sesuai dengan standar minimum pengamanan," tutup Ispahan Setiadi.

Sekedar informasi, Praasesmen itu berlangsung pada 22 hingga 25 Juli 2024 melalui serangkaian tahapan mulai dari paparan bahaya paham radikal terorisme, pengecekan dokumen, site visit, hingga penyampaian hasil sementara praasesmen standar minimum pengamanan.