Pembentukan TPPN 2024-2025 untuk Peningkatan SDM Pariwisata Unggul di Indonesia

Jakarta, InfoPublik  – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) bersama kementerian dan lembaga terkait membentuk Tim Profesional Pariwisata Nasional (TPPN) periode 2024-2025. TPPN itu bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) pariwisata yang unggul dan berdaya saing global sesuai dengan standar kompetensi profesional pariwisata yang ditetapkan dalam ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals (ASEAN MRA-TP).

Dalam acara The Weekly Brief With Sandi Uno di Jakarta, Senin (10/6/2024), Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf/Baparekraf, Nia Niscaya, menyampaikan harapannya terhadap TPPN. "Kami ucapkan selamat atas terbentuknya Tim Profesional Pariwisata Nasional yang diharapkan dapat mendukung percepatan terciptanya insan-insan pariwisata Indonesia yang unggul dan berdaya saing internasional," ujarnya.

Pentingnya ASEAN MRA-TP

ASEAN MRA-TP adalah kesepakatan yang memfasilitasi pergerakan tenaga kerja profesional di sektor pariwisata kawasan ASEAN. Kurikulum ASEAN MRA-TP telah disepakati sejak 2012 di Thailand, dengan tujuan agar negara-negara di ASEAN mendapatkan pengakuan atas standar kompetensi tenaga profesional di bidang pariwisata.

Nia menjelaskan bahwa TPPN nantinya akan memastikan penerapan ASEAN MRA-TP dapat dilaksanakan dengan baik, mulai dari lembaga pendidikan, pelatihan, hingga sertifikasi. "Jangan sampai kita menjadi pasar, tapi harus menjadi player. Apalagi kita sudah dikenal dengan hospitality yang baik," tambahnya.

Langkah-Langkah Strategis TPPN

Direktur Standardisasi Kompetensi Kemenparekraf/Baparekraf sekaligus Ketua Pelaksana TPPN, Faisal, mengatakan salah satu langkah strategis TPPN adalah penguatan dan integrasi SATU DATA ASEAN. "Saat ini datanya masih parsial di masing-masing kementerian atau asosiasi. Ini perlu kita konsolidasikan sehingga ketika melaporkan dalam pertemuan-pertemuan di ASEAN, kita punya satu dasar untuk implementasi ASEAN MRA-TP," ujarnya.

Faisal juga menambahkan bahwa Indonesia masih memiliki 198 skema okupasi yang perlu ditambah dari jumlah 230 di ASEAN. "Kita masih fokus pada standar bidang hotel dan travel, padahal sudah ada bidang MICE, Event, dan SPA yang sudah disepakati di ASEAN. Karenanya kita tentu mencoba untuk menambah bidang-bidangnya," jelasnya.

Pengembangan Kurikulum Berstandar ASEAN

Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bisnis dan Pariwisata (BBPPMPV Bispar) Kemendikbud, Nana Halim, menyatakan bahwa Kemendikbud telah mengembangkan kurikulum berstandar ASEAN sejak 2019. "Pilot project diterapkan di 21 SMK dan kami telah mengirim sekitar 80 guru untuk menjadi master trainer di Indonesia. Tahun ini kita juga melatih lima kelas dengan masing-masing kelas 100 guru usaha perjalanan wisata untuk diperkenalkan tentang kurikulum ASEAN," ungkap Nana.

Kolaborasi untuk SDM Kompeten

Direktur Standardisasi Kompetensi Program Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan, Muh. Amir Syarifudin, menegaskan pentingnya kolaborasi melalui hadirnya TPPN untuk mengakselerasi penciptaan SDM Indonesia yang kompeten. "Ketika standar sudah ada pengakuan antarnegara, masing-masing negara harus menyiapkan. Tentunya kalau kita lebih siap, kita bisa menang dan mengisi tenaga kerja kita di luar," ujarnya.

Anggota Komisaris BNSP, Miftakul Azis, menyatakan bahwa BNSP telah mengembangkan skema-skema sertifikasi dan kualifikasi dengan standar ASEAN. "Dengan kebijakan di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sudah tersedia skema sertifikasi kualifikasi ASEAN dan sebentar lagi kita juga akan meluncurkan Skema Okupasi ASEAN," kata Azis.

Pembentukan TPPN ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam industri pariwisata global melalui peningkatan kompetensi dan daya saing SDM pariwisata yang memenuhi standar ASEAN.