KLHK Perkuat Kolaborasi Aksi Iklim di Sumatra

Jakarta, InfoPublik – Upaya kolaborasi aksi iklim di wilayah Sumatra diperkuat Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen PPI KLHK) melalui rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Pengendalian Perubahan Iklim (Rakornis PPI) Regional Sumatra denga tema “Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Pencapaian Target NDC Melalui Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Tapak” secara daring dan luring.

"Kegiatan itu sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 bahwa pemerintah daerah berperan dalam pencapaian target Nationally Determined Contributions (NDC) melalui penyelenggaraan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) PPI KLHK, Laksmi Dhewanthi, dalam keterangannya di Palembang, Provinsi Sumatra Selatan, seperti dikutip pada Kamis (1/2/2024).

Menurut Dirjen Laksmi, kolaborasi dan sinergi antar berbagai pihak sangat dibutuhkan guna merespon perubahan iklim serta mendukung tercapainya pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dan ketahanan iklim di Indonesia.

Target NDC sendiri mencakup banyak sektor di Kementerian dan lembaga (K/L) dan lintas organisasi perangkat daerah di provinsi dan kabupaten atau kota.

Sebagai bagian dari pemerintahan yang terletak dekat dengan aksi-aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pemerintah daerah dinilai sangat berperan dalam pengurangan emisi gas rumah kaca dan peningkatan ketahanan iklim.

"Mengingat target NDC mitigasi dan adaptasi mencakup banyak sektor di Kementerian/ Lembaga dan lintas OPD di Provinsi dan Kabupaten/Kota, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk bersama-sama bersinergi dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan nasional kita mengurangi emisi GRK dan meningkatkan ketahanan iklim dalam mensejahterakan kehidupan negara dan masyarakat,” katanya.

Pemerintah daerah, lanjut Dirjen Laksmi, memiliki peran penting dalam upaya pencapaian target NDC melalui penyelenggaraan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Caranya dengan menyusun rencana aksi, melaksanakan aksi di daerah serta melakukan pemantauan dan evaluasi sebagai bagian dari pengurangan emisi Gas Rumah Kaca.

”Adanya kegiatan ini juga digunakan sebagai wadah untuk sharing pembelajaran update kemajuan pencapaian pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sehingga diharapkan mampu memberikan inspirasi bagi pemerintah daerah, khususnya di regional Sumatera untuk maju dan bertumbuh bersama dalam pengendalian perubahan iklim,” tutur dia.

Sementara itu, Asisten I Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Edward Chandra, mengatakan, pertumbuhan pembangunan di Sumatera Selatan pada 2022 sebesar 5, 23 persen lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional sebesar 4,94 persen dan lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan Regional Sumatera.

Seiring dengan itu, Sumatera Selatan juga memandang penting adanya sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat dan para pemangku kepentingan dalam pelestarian lingkungan hidup dan kehutanan.

“Kami berharap Sumatera Selatan bisa mengikuti jejak Kalimantan Timur dan Jambi untuk mengakses dana Green Climate Fund,” tutup Edward.

Kegiatan rakornis ini mengundang ratusan peserta yang berasal dari perwakilan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, akademisi, kelompok Program Kampung Iklim (Proklim), dan swasta se-Sumatra.

Rakornis PPI Regional Sumatra ini juga merupakan rangkaian rapat kerja terakhir yang sebelumnya telah dilaksanakan di regional Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku serta Papua.