:
Oleh G. Suranto, Rabu, 17 Mei 2017 | 16:08 WIB - Redaktur: Juli - 477
Jakarta, InfoPublik – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berhasil merealisasikan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar 66,15 persen dari 214.249 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sejak peluncuran program BPNT tersebut pada bulan Februari lalu.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, filosofi dari pemberian bantuan ini adalah fakir miskin dan anak terlantar menjadi tanggung jawab Negara.
“Di masa lalu, bantuan itu tunai, kemungkinan bisa dikorupsi melalui mutu atau kualitas barang,” kata Djarot saat Sosialisasi dan Evaluasi Penyaluran BPNT di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (17/5).
Disebutkan, dengan adanya BPNT ini, maka KPM dapat memilih kualitas barang, mereka bisa memilih kualitas beras dan gula. Selain itu, transaksi BPNT seperti ini dapat terlacak, tidak bisa disalahgunakan karena hanya bisa untuk membeli kebutuhan pangan.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Masrokhan menambahkan, BPNT diberikan kepada KPM yang memegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Program ini menjadi salah satu ujung tombak pengentasan kemiskinan di DKI Jakarta.
“Penerima KKS ini merupakan warga miskin di DKI yang mencairkan bantuan tunai melalui e-Warong atau agen Bank,” paparnya.
Menurutnya, bantuan tersebut senilai Rp110.000 per bulan per KPM. Penerima BPNT nanti bisa menukarkan dengan beras 10 kg yang seharga Rp8.500 per kg dan gula 2 kg yang seharga Rp12.000 per kg.
Ia menambahkan, berdasarkan data kemiskinan yang dimiliki Dinas Sosial DKI, saat ini ada 214.249 KPM by name by address yang akan mendapatkan BPNT.
“KPM akan menerima bantuan non tunai melalui KKS. Jadi bantuan akan sampai langsung ke penerima, si penerima tinggal mencairkannya dengan membelikan beras dan gula di agen bank atau e-Warong,” katanya.