Portal Berita InfoPublik

Beranda
Nasional Politik & Hukum

Indeks Nasional Politik & Hukum

Nasional Politik & Hukum

Oleh Eko Budiono
Jumat, 26 Februari 2016 | 08:32 WIB

Mendagri : Perda Bermasalah Harus Dicoret

Jakarta, InfoPublik - Segala peraturan daerah yang dinilai bermasalah dan menghambat perizinan wajib dihapus oleh daerah. Biro hukum di tingkat daerah harus mulai menginventarisir perda yang tidak sesuai peraturan di atasnya.

Nasional Politik & Hukum

Oleh Eko Budiono
Kamis, 25 Februari 2016 | 22:45 WIB

Indonesia Harapkan Dukungan Empat Quarted dalam KTT LB OKI

Jakarta, InfoPublik - Pemerintah Indonesia berharap kehadiran empat quarted yakni Rusia, Amerika Serikat, Uni Eropa dan PBB dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa (LB) Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Jakarta, 6-7 Maret 2016 akan memberikan

Nasional Politik & Hukum

Oleh Yudi Rahmat
Kamis, 25 Februari 2016 | 22:17 WIB

Pengelolaan Informasi Publik Berlaku Bagi TNI

Jakarta, InfoPublik - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Tatang Sulaiman mengatakan Inpres Nomor 9/2015 tentang Pengelolaan Informasi Publik atau Government Public Relations berlaku untuk semua kementerian dan lembaga termasuk TNI.

Nasional Politik & Hukum

Oleh G. Suranto
Kamis, 25 Februari 2016 | 21:48 WIB

Gubernur Jateng Kunjungi Balai Kota DKI Jakarta

Jakarta, InfoPublik - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menerima kunjungan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Balai Kota DKI Jakarta.

Nasional Politik & Hukum

Oleh G. Suranto
Kamis, 25 Februari 2016 | 21:41 WIB

Basuki Jalani Pemeriksaan Sebagai Saksi Kasus UPS

Jakarta, InfoPublik - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menjalani pemeriksaan oleh Bareskrim Polri selama lebih 2,5 jam. Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi Uninterruptible Power Suply atau UPS.

Nasional Politik & Hukum

Oleh Masfardi
Kamis, 25 Februari 2016 | 21:35 WIB

Oknum Aparat Terlibat Nakoba, DPR : Jatuhkan Hukuman Berat

Jakarta, InfoPublik - DPR berharap oknum aparat yang membantu peredaran atau pengguna narkoba mendapat tindakan tegas.

Nasional Politik & Hukum

Oleh Jhon Rico
Kamis, 25 Februari 2016 | 21:15 WIB

5 Lembaga Negara Teken MoU Cegah Kekerasan Di Lapas

Jakarta, InfoPublik - Lima lembaga negara yakni Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, LPSK dan Ombudsman RI menandatangani MoU perihal pencegahan perlakuan tidak manusiawi di tempat-tempat penahanan di Indonesia.

Nasional Politik & Hukum

Oleh Masfardi
Kamis, 25 Februari 2016 | 12:49 WIB

Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Revisi UU KPK

Jakarta, InfoPublik - Pemerintah dan DPR telah sepakat menunda pembahasan revisi UU KPK. Hanya saja proses revisi tidak bisa dibatalkan, kecuali telah dicabut dari program legislasi nasional atau Prolegnas.

Pengguna Jalan Lintas Meulaboh-Takengon Diimbau Tingkatkan Kewaspadaan

Terapung 36 Jam di Laut, Nelayan Simeulue Ditemukan Selamat

Dorong Kesejahteraan Masyarakat, Pemkab Parimo Terima Dana CSR Rp998 Juta dari Bank Sulteng

Mengenang 20 Tahun Tsunami Aceh, Pemerintah Aceh Gelar Refleksi Akbar di Masjid Raya Baiturrahman

Pengamanan Natal dan Tahun Baru 2024/2025 di Parigi Moutong, Pj Bupati Tinjau Sejumlah Pos Nataru

Mendagri : Perda Bermasalah Harus Dicoret

Indonesia Harapkan Dukungan Empat Quarted dalam KTT LB OKI

Pengelolaan Informasi Publik Berlaku Bagi TNI

Gubernur Jateng Kunjungi Balai Kota DKI Jakarta

Basuki Jalani Pemeriksaan Sebagai Saksi Kasus UPS

Oknum Aparat Terlibat Nakoba, DPR : Jatuhkan Hukuman Berat

5 Lembaga Negara Teken MoU Cegah Kekerasan Di Lapas

Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Revisi UU KPK