Menko Kuham Imipas Yusril Ihza Mahendra saat melakukan konferensi pers terkait kasus penyadapan Presiden, di Banda Aceh, Rabu (4/11/2026). (ANTARA/Rahmat Fajri)
Jakarta, InfoPublik — Pemerintah sepakat melakukan penyelidikan menyeluruh guna mengungkap pelaku dan pihak yang bertanggung jawab atas aksi penembakan yang menewaskan satu warga sipil di Meunasah Desa Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Aceh.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) RI, Yusril Ihza Mahendra, melalui keterangan resmi, Kamis (5/11/2026).
"Kami sangat prihatin dengan insiden di Tiro, Kabupaten Pidie dengan tewasnya satu orang dan kita betul-betul sangat prihatin dengan keadaan ini," kata Yusril.
Ia mengatakan, pemerintah akan menggelar penyelidikan atas insiden penembakan tersebut guna mengungkap siapa yang melakukan dan bertanggung jawab, serta memastikan adanya upaya penegakan hukum.
"Kami juga menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum dan juga kepada korban yang sedang dirawat, mudah-mudahan segera memperoleh kesembuhan," ujarnya.
Menurut Yusril, peristiwa itu akan menjadi bahan evaluasi substantif bagi pemerintah dalam menangani situasi serupa. Langkah ini diambil agar di masa mendatang tidak ada lagi penanganan yang berujung pada tindak kekerasan, bentrokan fisik, maupun timbulnya korban jiwa.
Untuk memperjelas penanganan insiden ini, Menko Kumham Imipas telah membangun komunikasi intensif dengan sejumlah pejabat tinggi negara dan daerah.
"Saya juga sudah bicara dengan Panglima TNI dan Menko Polkam, serta nantinya berencana bertemu dengan Pangdam Iskandar Muda untuk memperoleh kejernihan terhadap persoalan ini," tutur Yusril.
Pemerintah pusat turut menyampaikan belasungkawa dan keprihatinan yang mendalam atas jatuhnya korban jiwa maupun luka-luka. Kejadian ini diharapkan dapat menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pihak agar dinamika serupa tidak kembali terulang.
Ia juga mengajak seluruh komponen masyarakat Aceh untuk duduk bersama mencari penyelesaian komprehensif terkait isu pengibaran bendera Aceh yang kerap memicu silang pendapat.
"Saya sebenarnya sudah berkali-kali melakukan pembicaraan dengan baik bersama Gubernur, Wakil Gubernur, dan DPR Aceh membahas masalah bendera, Blang Padang, hingga dana otonomi khusus. Terakhir, masalah ini juga dibahas dalam rapat Polkam pada 2 November lalu," kata Yusril.
Ia turut mengonfirmasi bahwa Gubernur Aceh Muzakir Manaf telah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk mengupayakan titik temu terkait penyelesaian persoalan bendera.
"Saya ingin sekali masalah ini diselesaikan dengan baik dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tadi malam saya juga berdiskusi cukup panjang dengan Yang Mulia Wali Nanggroe membahas persoalan bendera dan insiden penembakan yang terjadi di Pidie," ungkapnya.
Pemerintah pusat terus mengkaji aspek hukum bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kemenko Polkam demi merumuskan solusi permanen. "Kita berharap semoga masalah ini segera tercapai jalan keluar sehingga tercipta kedamaian yang berkelanjutan di Aceh," tambah Yusril.
Sementara itu, berdasarkan keterangan tertulis dari Dinas Penerangan Angkatan Darat (Dispenad) yang diterima Kamis (5/11), aparat TNI dan Polri sebelumnya telah mengedepankan langkah persuasif melalui komunikasi dan mediasi dengan panitia penyelenggara perayaan Maulid Nabi Muhammad saw., agar Bendera Bulan Bintang tidak dikibarkan. Namun, upaya mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan karena pihak panitia tetap bersikeras.
Selain penanganan di Tiro, TNI AD juga melakukan langkah antisipasi terhadap rencana kegiatan Syiar Aceh Merdeka di wilayah Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya. Personel Kodim 0102/Pidie bersama personel Bawah Kendali Operasi (BKO) mengintensifkan patroli serta komunikasi sosial, hingga lokasi kegiatan berhasil dipindahkan dari Desa Udeung Poroh ke Makam Abdullah Syafi’i di Desa Cubo, Kecamatan Bandar Baru.
Dalam proses penertiban bendera di Desa Pulo Keunari pada Rabu (4/11), situasi di lapangan memanas. Massa dilaporkan melakukan aksi pelemparan batu dan kayu ke arah personel TNI, serta beberapa di antaranya terlihat membawa senjata tajam. Aparat sempat berupaya membubarkan massa menggunakan peralatan pengendalian huru-hara.
Disebabkan massa dinilai terus melakukan tindakan anarkis yang mengancam keselamatan personel, petugas mengklaim melakukan tindakan pengamanan secara bertahap. Tembakan peringatan dilepaskan menggunakan munisi hampa, disusul munisi karet. Setelah massa membubarkan diri, personel TNI menurunkan Bendera Bulan Bintang demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Peristiwa tersebut mengakibatkan total 14 warga sipil menjadi korban, dengan rincian satu orang meninggal dunia dan 13 orang mengalami luka-luka. Selain itu, enam personel TNI turut dilaporkan mengalami luka-luka dan telah mendapatkan perawatan medis.
Korban meninggal dunia teridentifikasi bernama Abzalul Riza (21), warga Desa Dayah Gampong Baro, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie. Jenazah korban telah dimakamkan oleh pihak keluarga pada Kamis (5/11) pukul 01.00 WIB di pemakaman umum desa setempat.
TNI AD menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas meninggalnya warga dalam insiden ini dan terus berkoordinasi dengan instansi terkait guna memantau perkembangan situasi. Pihak militer menegaskan akan selalu mengedepankan komunikasi sosial, langkah persuasif, serta sinergi bersama Pemda dan tokoh masyarakat, dengan tetap menjalankan tugas secara profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
