Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memberikan keterangan pada media di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (26/10/2026). ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden.
Jakarta, InfoPublik - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai, tindakan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) memutasi dan mengevaluasi mantan Kapolres Sukoharjo AKBP Andhika Dharma Sena merupakan langkah tepat guna memberikan rasa tenang kepada masyarakat, khususnya umat Islam dan pengasuh pondok pesantren, setelah terjadinya insiden penggeledahan di Pondok Pesantren Hamalatul Quran, Sukoharjo, Jawa Tengah.
Yusril menegaskan, penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana terorisme maupun tindak pidana lainnya di lingkungan lembaga pendidikan keagamaan wajib mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Selain itu, prosedur kepolisian harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dan dilaksanakan secara hati-hati agar tidak memicu keresahan publik.
"Karena ini memang satu fakta kejadian dan kami tahu di mana kesalahannya dan di mana kami harus memperbaiki kesalahan itu," ujar Yusril melalui keterangan resmi, Selasa (3/11/2026).
Yusril mengatakan, aparat kepolisian tidak boleh melakukan penggeledahan yang menyalahi prosedur hukum meskipun dengan dalih mengamankan terduga pelaku kejahatan.
Sensitivitas lingkungan pendidikan keagamaan Islam, khususnya pondok pesantren putri, memerlukan kalkulasi dan kebijaksanaan yang matang dalam setiap tindakan lapangan.
"Tetap harus dilakukan dengan kehati-hatian dan penuh kebijaksanaan karena ini bisa sensitif terkait dengan masalah pendidikan keagamaan Islam. Apalagi kenyataannya ternyata tidak ada dan itu menimbulkan masalah besar," tuturnya.
Secara terpisah, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Johnny Eddizon Isir menyatakan, mutasi dan pemeriksaan etik terhadap AKBP Andhika Dharma Sena oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri menjadi pelajaran penting bagi seluruh pimpinan satuan kerja kepolisian di daerah agar senantiasa bertindak proporsional dan profesional.
"Harapan kami tentunya kepada kawan-kawan yang saat ini lagi menjadi kapolres, kapolresta, kapolrestro, dan kapolrestabes, ayo bercermin mengambil pembelajaran dari kejadian ini," kata Isir melalui keterangan resmi, Selasa (3/11/2026).
