Kemendagri Cari Solusi Terbaik Tarif Listrik untuk Papua Nugini

Jakarta, InfoPublik - Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri, Safrizal Zakaria Ali, menegaskan Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen mencari solusi terbaik dalam penyediaan pasokan listrik bagi masyarakat Wutung, Papua Nugini (PNG).

Langkah itu diambil dengan tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi semata, tetapi juga demi menjaga dan memperkuat hubungan strategis kedua negara di wilayah perbatasan.

Hal itu disampaikan Safrizal, dalam forum Konsultasi Bilateral antara Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia dan Minister for Tourism, Arts and Culture of the Independent State of Papua New Guinea yang digelar di Jakarta, Kamis (16/7/2026).

"Kami akan melanjutkan hasil pembahasan ini kepada otoritas yang lebih tinggi. Jika terdapat selisih tarif yang memerlukan kebijakan khusus, tentu harus ditempuh melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan. Hubungan strategis ini penting, dan perhatian Pemerintah Indonesia terhadap masyarakat Wutung telah diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur kelistrikan hingga kawasan perbatasan," ujar Safrizal dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (18/7/2026).

Safrizal menyatakan, pada 2024, kedua belah pihak sebenarnya telah menyepakati tarif sebesar 20 sen dolar AS per kilowatt melalui skema hibah Pemerintah Indonesia untuk menutup selisih biaya.

Namun, implementasinya sempat tertunda menyusul adanya usulan penyesuaian tarif baru dari pihak PNG demi memastikan harga yang diberikan dapat lebih terjangkau oleh masyarakat setempat.

Pihak PNG menilai, listrik yang terjangkau akan memberikan dampak sosial dan ekonomi yang masif bagi masyarakat di kedua sisi perbatasan.

Lebih lanjut, pengembangan kawasan perbatasan ini dipastikan tidak hanya berfokus pada sektor energi kelistrikan.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI yang turut mengawal program  telah merancang pembangunan berbagai fasilitas penunjang terintegrasi.

"BNPP memiliki banyak program untuk masyarakat di kawasan perbatasan. Kami akan membangun pasar dan berbagai fasilitas yang dapat digunakan bersama oleh masyarakat Wutung dan masyarakat Papua," kata Safrizal.

Pembahasan lanjutan mengenai finalisasi Nota Kesepahaman (MoU) ini dijadwalkan bakal bergulir pada agenda Joint Border Committee (JBC) berikutnya pada Oktober 2026.

Pertemuan tingkat menteri tersebut turut dihadiri oleh Delegasi Papua Nugini serta Asisten Deputi Infrastruktur Fisik BNPP RI, Amrullah M. Ridha, sebagai bentuk sokongan penuh pemerintah terhadap percepatan pembangunan kawasan perbatasan secara nyata.