Bandung, InfoPublik – Pemerintah perlu mengubah pendekatan komunikasi publik agar lebih relevan dengan pola konsumsi informasi masyarakat yang kini didominasi media sosial.

Pesan-pesan pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan kebijakan, tetapi juga harus mampu menyentuh sisi emosional masyarakat agar lebih mudah diterima.

Hal tersebut disampaikan Tenaga Ahli Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Latief Siregar, saat menjadi narasumber dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Juru Bicara Pemerintah di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (23/6/2026).

Menurut Latief, media sosial bekerja dengan mengedepankan aspek emosional dibandingkan informasi yang bersifat rasional. Karena itu, komunikasi pemerintah perlu memahami perubahan perilaku masyarakat dalam mengonsumsi informasi. "Media sosial menjual rasa. Orang lebih banyak tergerak oleh emosi dibandingkan sekadar informasi. Sementara pemerintah selama ini lebih banyak menyampaikan kebijakan yang bersifat rasional," ujarnya.

Ia menjelaskan, ketika masyarakat mengakses media sosial, respons emosional mereka lebih dominan. Sebaliknya, ketika membaca koran, majalah, atau media daring yang lebih panjang, masyarakat cenderung menggunakan cara berpikir yang lebih analitis.

Meski demikian, Latief menegaskan pemerintah tidak boleh meninggalkan media arus utama dan hanya berfokus pada media sosial. "Jangan hanya bermain di media sosial. Media konvensional tetap penting. Yang dibutuhkan adalah bagaimana menyesuaikan cara penyampaian pesan dengan karakter masing-masing platform," katanya.

Dalam paparannya, Latief juga menyoroti karakter penyebaran informasi di era digital. Menurutnya, berita negatif secara alami menyebar jauh lebih cepat dibandingkan kabar baik. "Kecepatan berita buruk bisa sepuluh kali lebih cepat daripada berita baik," ujar jurnalis yang malang melintang di media penyiaran. 

Fenomena tersebut, kata dia, berkaitan dengan naluri dasar manusia yang sejak dahulu lebih peka terhadap ancaman atau rasa takut. Karena itu, informasi yang mengandung konflik, ketakutan, maupun kontroversi lebih mudah menarik perhatian publik.

Ia mencontohkan bagaimana kesalahan penulisan atau informasi yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat sering kali lebih cepat viral dibandingkan klarifikasi maupun pemberitaan positif yang sudah diperbaiki.

Menurut Latief, tantangan komunikasi pemerintah bukan sekadar memperbanyak produksi berita baik, tetapi mengemasnya dengan pendekatan yang mampu menarik perhatian masyarakat sejak awal.

Sebagai contoh, ia mengangkat implementasi kebijakan registrasi biometrik. Menurutnya, penyampaian informasi tidak cukup hanya mengumumkan waktu pelaksanaan, melainkan juga harus menjelaskan manfaat langsung yang dirasakan masyarakat. "Kalau hanya mengatakan tanggal sekian biometrik diberlakukan, masyarakat akan bertanya, 'Terus apa manfaatnya buat saya?' Yang harus disampaikan adalah manfaatnya, misalnya bagaimana biometrik dapat melindungi data pribadi dan mencegah penyalahgunaan identitas," jelasnya.

Latief mengatakan perhatian masyarakat terhadap sebuah informasi saat ini sangat singkat. Berdasarkan berbagai kajian, perhatian awal (attention span) hanya berlangsung sekitar 17 detik. Karena itu, pesan komunikasi harus mampu menarik perhatian sejak kalimat pertama. "Kalau dalam 17 detik pertama tidak menarik, kemungkinan besar orang tidak akan melanjutkan membaca," katanya.

Informasi yang Disampaikan Berdampak

Selain menarik perhatian, Latief Siregar menilai pesan pemerintah juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Informasi yang menunjukkan penyelesaian masalah atau memberikan dampak langsung akan lebih mudah diterima publik.

Ia mencontohkan berbagai program pemerintah yang berhasil menarik perhatian masyarakat karena manfaatnya dirasakan secara langsung, mulai dari pembangunan fasilitas pendidikan hingga kebijakan transportasi yang memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Menurut Latief, prinsip utama komunikasi publik adalah memastikan masyarakat memahami manfaat sebuah kebijakan, bukan sekadar mengetahui bahwa kebijakan tersebut telah diluncurkan. "Komunikasi pemerintah harus mampu menjawab pertanyaan masyarakat: apa manfaatnya bagi saya, bagaimana kebijakan itu menyelesaikan masalah saya, dan mengapa saya perlu peduli. Kalau itu bisa dijawab, maka peluang pesan diterima publik akan jauh lebih besar," pungkasnya.