Menlu: Diplomasi Ketahanan Jadi Pilar Politik Luar Negeri

Jakarta, InfoPublik - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menyatakan, diplomasi ketahanan sebagai pilar fundamental dari politik luar negeri Indonesia dan diplomasi yang adaptif dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri RI (PPTM) 2026.

“Ketahanan ini tidak bisa dipinjam. Ketahanan ini harus dibangun dari dalam. Karena di dunia yang tidak pasti, hanya negara yang kuat di dalam yang akan memiliki daya tawar di luar,” kata Sugiono melalui keterangan resmi, dalam pidatonya di PPTM 2026 di Jakarta, Rabu (14/1/2026)

Sugiono menyatakan, sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif tetap menjadi amanat konstitusi yang melindungi segenap bangsa Indonesia, melindungi kepentingan nasional, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Namun,  politik luar negeri bebas aktif itu tidak bisa dilakukan dengan cara yang statis dan bukan lagi tentang berpihak ke mana, melainkan lebih kepada upaya memperkuat ketahanan nasional dan kemampuan menentukan arah sendiri.

Dia menilai bahwa banyak negara di dunia, termasuk Indonesia, menghadapi realitas bahwa batas antara perdamaian dan perang tidak lagi jelas dan semakin sulit untuk membaca situasi. “Bagi Indonesia semua ini membuat pilihan menjadi semakin jelas. Survival adalah soal memiliki ketahanan nasional yang kuat, disertai kapasitas untuk menentukan arah kita sendiri,” ujar Menlu Sugiono.

Menlu menegaskan, dalam situasi internasional yang semakin tidak mudah diprediksi, Indonesia harus memiliki strategi dan ketahanan agar tidak mudah terseret dan menyatakan bahwa diplomasi Indonesia harus dibangun atas kesiapsiagaan, kewaspadaan, dan realisme. “Kita harus memiliki kemampuan menahan tekanan, mengelola risiko, beradaptasi untuk bangkit lebih kuat. Sebuah ketahanan yang bersifat dinamis, karena ancaman tidak lagi datang dalam bentuk tunggal, dan krisis tidak datang satu per satu,” kata Sugiono.

Dia menilai, politik luar negeri berpengaruh langsung pada kehidupan masyarakat, mulai dari harga pangan, akses teknologi, pendidikan, hingga perlindungan WNI di luar negeri.