- Oleh Eko Budiono
- Kamis, 6 Februari 2025 | 16:17 WIB
: Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra. ANTARA FOTO/FAUZAN
Oleh Eko Budiono, Rabu, 22 Januari 2025 | 16:10 WIB - Redaktur: Untung S - 195
Jakarta, InfoPublik - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan, bahwa tren penegakan hukum di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Hal tersebut disampaikan Yusril, melalui keterangan resmi, Rabu (22/1/2025).
Yusril menyatakan, bahwa meskipun pemerintahannya baru berjalan beberapa bulan, persepsi masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam membangun sistem hukum semakin positif.
"Alhamdulillah, tanpa saya duga ternyata persepsi masyarakat terhadap upaya kita membangun hukum itu cukup tinggi dan tadi juga sempat disinggung dalam pertemuan informal dengan Pak Presiden dan beliau merasa senang ada peningkatan yang cukup tajam dari 50,4 persen ke lebih 70 persen hanya dalam waktu tiga bulan saja," ujarnya.
Namun, Yusril juga mencatat masih ada tantangan hukum terkait jual beli kasus hukum dan masalah kesetaraan hukum yang perlu diperbaiki, terutama yang berkaitan dengan lembaga-lembaga di luar pemerintah, seperti Mahkamah Agung (MA).
Meskipun pemerintah tidak bisa mengintervensi putusan pengadilan, kata Yusril, pemerintah tetap berkomitmen untuk meningkatkan proses penegakan hukum, terutama di bidang hukum pidana yang meliputi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
"Kami tetap akan melakukan peningkatan dan pembenahan proses penegakan hukum dari sisi pemerintah," ujarnya.
Yusril juga menyatakan bahwa meskipun tanggapan masyarakat terhadap kinerjanya cukup positif, dirinya merasa bahwa kerja yang dilakukan masih belum optimal.
"Ya alhamdulillah, ada tanggapan seperti itu, walaupun saya merasa kerja biasa-biasa saja, walaupun terasa belum optimal sebenarnya," ucapnya.
ANTARA FOTO/Fauzan