Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertemu dengan Otoritas Akuntabilitas Uni Emirat Arab (UAEAA), membahas peluang sinergi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di sektor publik (Foto: Dok KPK)
Jakarta, InfoPublik – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertemu dengan Otoritas Akuntabilitas Uni Emirat Arab (UAEAA) untuk membahas peluang sinergi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, khususnya di sektor publik.
Pertemuan itu diadakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dengan menumbuhkan integritas dan transparansi, serta memberikan jaminan bagi para investor.
Wakil Ketua KPK, Agus Joko Pramono, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk memfasilitasi kemajuan ekonomi Indonesia dengan menumbuhkan kepercayaan dari investor global.
"KPK memiliki enam tugas utama dengan strategi Trisula yang meliputi pencegahan, pendidikan, dan penindakan korupsi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan optimalisasi pemulihan aset serta menunjukkan transparansi dan akuntabilitas bahwa Indonesia adalah negara yang ramah terhadap bangsa lain,” ungkap Agus dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Selasa (21/1/2025).
Agus menjelaskan bahwa penguatan sinergi antara KPK dan UAEAA bisa dimulai dari pencegahan dengan mempelajari cara-cara untuk mengidentifikasi potensi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan kepentingan publik. "UAEAA juga memandang pentingnya edukasi antikorupsi kepada masyarakat, yang selama ini sudah kami lakukan. Semua ini adalah langkah strategis dalam pemberantasan korupsi di era sekarang," tambahnya.
Selain sektor ekonomi, Agus juga menyambut baik perhatian UAEAA terhadap kemajuan teknologi dalam pemberantasan korupsi. "Poin penting lainnya adalah kemajuan teknologi. Kami akan terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk Presiden, untuk mendorong tata kelola pemerintahan sesuai dasar hukum yang berlaku," ujarnya.
Vice Chairman UAEAA, Mohammed Al Qubaisi, menyatakan bahwa sinergi antara kedua negara ini merupakan langkah besar, mengingat hubungan diplomatik yang kuat antara Indonesia dan Uni Emirat Arab di berbagai sektor. "Indonesia adalah mitra penting bagi kami, karena itu penguatan sinergi lembaga antikorupsi antarnegara sangat berpengaruh besar. Saya berharap hal ini dapat berjalan baik di Indonesia," jelas Mohammed.
Dalam sepuluh tahun terakhir, UEA telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menegakkan integritas, terlihat dari posisi negara tersebut dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang menempatkan UEA di peringkat 30 besar dunia. Pada 2023, UEA berada di urutan 26 dari 180 negara berdasarkan nilai IPK.
KPK berencana untuk mereplikasi keberhasilan UAEAA dalam pemberantasan korupsi untuk meningkatkan efektivitas pencegahan di Indonesia. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menambahkan bahwa KPK berkomitmen memberikan asesmen dan rekomendasi kepada pemerintah terkait regulasi yang dapat mencegah potensi korupsi, terutama di sektor investasi.
“Kami memberikan rekomendasi agar regulasi yang berkaitan dengan investasi seperti minyak dan gas atau energi baru terbarukan tidak mengakomodir satu pihak saja. Kami juga berupaya agar subsidi dari pemerintah tepat sasaran, sehingga tidak terjadi kebocoran anggaran negara,” jelas Pahala.
