Banda Aceh, InfoPublik – Rangkaian kegiatan Persidangan ke-39 Kelompok Kerja/Jawatankuasa Kerja Pembangunan Sosio-Ekonomi Indonesia-Malaysia (KK/JKK Sosek Malindo) secara resmi dibuka pada Kamis (5/12/2024), di Banda Aceh, Aceh.
Acara itu dibuka oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Safrizal ZA, yang juga menjabat sebagai Ketua KK Sosek Indonesia, serta Timbalan Ketua Pengarah Keselamatan Negara Malaysia, Encik Hamzah bin Ishaq, yang berperan sebagai Pengerusi JKK Sosek Malaysia.
Persidangan ke-39 KK/JKK Sosek Malindo ini diadakan pada 5 hingga 7 Desember 2024, dengan agenda utama membahas berbagai isu strategis yang berkaitan dengan bidang sosial, ekonomi, perdagangan, perhubungan, serta keamanan dan pengelolaan perbatasan.
Diskusi tersebut mencakup kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia, termasuk Provinsi Kalimantan Barat dengan Negeri Sarawak, Provinsi Kalimantan Utara dengan Negeri Sabah, serta Provinsi Riau dan Kepri dengan Johor dan Melaka.
“Berbagai program dan kegiatan yang telah disusun di bawah forum bilateral SOSEK MALINDO diharapkan dapat terus berkontribusi pada pelaksanaan kerjasama yang telah terjalin dan memberikan manfaat bagi masyarakat di kedua negara, sebagaimana yang diharapkan oleh pimpinan tertinggi Indonesia dan Malaysia,” ujar Safrizal ZA.
Dalam sambutannya, Safrizal juga menyampaikan apresiasi kepada delegasi dari kedua negara yang telah hadir dan bersedia untuk melaksanakan pertemuan di Banda Aceh, yang dikenal sebagai Bumi Serambi Mekkah. “Kehadiran para delegasi ini mencerminkan komitmen bersama untuk memperkuat kerjasama dalam membangun kawasan perbatasan yang lebih optimal,” tambah Safrizal.
Persidangan ini turut diikuti oleh berbagai kementerian dan lembaga terkait, serta pemerintah provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Riau, Provinsi Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara. Selain itu, konsulat jenderal Indonesia di Johor Bahru dan konsulat jenderal Malaysia di Medan juga turut berpartisipasi dalam rangkaian acara ini.
Kehadiran berbagai stakeholder ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dan mendorong peningkatan kerjasama sosial dan ekonomi di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
Dengan demikian, persidangan itu tidak hanya menjadi ajang untuk mempererat hubungan bilateral, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk menciptakan kawasan perbatasan yang lebih aman, sejahtera, dan berkembang bagi kedua negara.
