Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi membuka rangkaian Pertemuan Pimpinan Lembaga Antikorupsi Negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) ke-20 atau The 20th Principals Meeting of the ASEAN Parties Against Corruption (ASEAN-PAC) (Foto: Dok KPK)
Jakarta, InfoPublik – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi membuka rangkaian Pertemuan Pimpinan Lembaga Antikorupsi Negara ASEAN ke-20 atau The 20th Principals Meeting of the ASEAN Parties Against Corruption (ASEAN-PAC) pada Senin (2/12/2024) di Ballroom Bali Beach Convention, Sanur, Bali.
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menegaskan pentingnya pendekatan kolaboratif berbasis teknologi dalam memerangi korupsi, terutama di kawasan Asia Tenggara.
"Korupsi tidak mengenal batas negara. Kejahatan ini tidak hanya melemahkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengikis kepercayaan publik dan menghambat kemajuan di banyak negara ASEAN. Oleh karena itu, kolaborasi regional berbasis teknologi sangat diperlukan guna mengatasi tantangan bersama ini secara lebih efektif," ujar Alex dalam sambutannya di hadapan delegasi dari 10 negara anggota ASEAN-PAC, Timor Leste sebagai observer, serta United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) sebagai tamu undangan.
Alex juga menekankan bahwa teknologi memainkan peran strategis dalam menyelaraskan upaya kolaborasi pemberantasan korupsi di ASEAN. "Teknologi menjadi kunci untuk mengatasi tantangan yang timbul dari keragaman budaya, sumber daya, dan sejarah di setiap negara anggota," tambahnya. Untuk memperkuat semangat kolaborasi, pertemuan tahun ini mengangkat tema: “Advancing Collaborative Actions through Technological Innovation in the Fight Against Corruption.”
"Teknologi memiliki peran penting dalam memerangi korupsi di kawasan ASEAN. Perangkat digital dapat menyediakan platform untuk berbagi informasi, investigasi bersama, dan melakukan pemantauan secara real time. Penerapan teknologi ini diharapkan dapat mengatasi berbagai hambatan yang ada dan menjadi kekuatan transformatif guna membangun kepercayaan antarnegara," ungkap Alex.
Untuk mewujudkan kolaborasi ini, penerapan teknologi membutuhkan kerangka kerja yang jelas, sistem hukum yang kuat, serta kemauan politik yang konsisten dari negara anggota ASEAN-PAC. Sejak didirikan pada 2004, forum ini telah berkembang pesat. Salah satu tonggak penting adalah menjadi bagian dari rencana aksi bersama dalam Cetak Biru Masyarakat Politik-Keamanan (Blueprint) ASEAN pada 2009, serta menjadi entitas yang terakreditasi dengan ASEAN.
Ke depan, forum ASEAN-PAC diharapkan dapat mengintegrasikan tugasnya secara lebih komprehensif dalam komunitas ASEAN. "Dengan menghubungkan tugas pada kerangka ASEAN, negara anggota ASEAN-PAC dapat menyampaikan laporan atau rekomendasi pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN. Ini akan menumbuhkan semangat kerja sama, saling mendukung, dan rasa tanggung jawab bersama," jelas Alex.
Melalui diskusi dan negosiasi yang konstruktif, Alex berharap dapat dihasilkan dokumen yang memberikan manfaat nyata bagi peningkatan upaya pemberantasan korupsi di kawasan ASEAN. ASEAN-PAC diharapkan dapat terus menjadi pilar utama dalam penguatan kolaborasi guna menciptakan kawasan Asia Tenggara yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Vilayvanh Boutdakham, Wakil Ketua State Inspection Authority (SIA) Republik Demokratik Rakyat Laos, menyampaikan apresiasi atas kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan Pertemuan Pimpinan Lembaga Antikorupsi Negara ASEAN ke-20. Pertemuan ini diharapkan dapat menguatkan kolaborasi antarnegara anggota ASEAN dan menjadi wadah strategis untuk berbagi pengalaman serta praktik terbaik dalam pemberantasan korupsi.
“Di penghujung tahun 2024 ini, keketuaan ASEAN-PAC akan diserahkan kepada KPK sebagai perwakilan Indonesia. Kami percaya bahwa di bawah kepemimpinan KPK, ASEAN-PAC dapat melanjutkan keberhasilan dan tetap menjaga nilai dasar ASEAN. Kami menantikan kerja sama lebih lanjut dengan seluruh negara anggota untuk mendukung agenda pemberantasan korupsi dan menciptakan kawasan ASEAN yang bebas korupsi,” ungkap Vilayvanh.
Selama masa keketuaan Laos sejak November 2023 hingga Desember 2024, telah diperkenalkan berbagai program strategis untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kolaborasi antarnegara dalam pencegahan serta pemberantasan korupsi. Salah satunya adalah melalui ASEAN-PAC Capacity Building Workshop pada 11 Juli 2024 yang membahas penerapan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (UNCAC) di kawasan Asia Tenggara.
Agenda Pertemuan ASEAN-PAC ke-20
Pertemuan Pimpinan Lembaga Antikorupsi Negara ASEAN ke-20 ini akan berlangsung selama empat hari, dari 2-5 Desember 2024, di Bali Beach Convention Sanur, Bali. Beberapa agenda utama pertemuan ini antara lain:
Hari ke-1, 2 Desember 2024
Pada hari pertama, pertemuan dipimpin oleh Wakil Ketua KPK Johanis Tanak. Agenda hari pertama akan membahas peninjauan Implementasi Rencana Aksi ASEAN-PAC 2023-2025 dan agenda prioritas untuk Rencana Aksi ASEAN-PAC 2026-2028. Delegasi negara anggota ASEAN-PAC juga akan berbagi praktik terkait pemanfaatan inovasi teknologi dalam pemberantasan korupsi di negara masing-masing.
Hari ke-2, 3 Desember 2024
Hari kedua akan melanjutkan sesi dari hari pertama, dengan negara-negara seperti Singapura, Thailand, dan Vietnam berbagi praktik pemberantasan korupsi. Di agenda ini juga akan diluncurkan E-booklet ASEAN-PAC, serta dilaksanakan workshop kolaborasi KPK dengan UNODC dengan tema “Advancing ASEAN’s Anti-Corruption Efforts Through the Implementation of UNCAC.”
Hari ke-3, 4 Desember 2024
Pada hari ketiga, akan diselenggarakan Anti-Corruption Film Festival (ACFFEST) dengan pemutaran film bertemakan antikorupsi dan sesi talkshow yang menghadirkan pembicara dari KPK, sineas Indonesia Sammaria Simanjuntak, dan Minikino Film Week.
Hari ke-4, 5 Desember 2024
Pada hari terakhir, delegasi akan melakukan kunjungan ke Desa Penglipuran dan Pura Tirta Empul untuk mengenal kebudayaan Bali.
