Jakarta, InfoPublik – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY), menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan pilar utama dalam memperkuat demokrasi dan transparansi pemerintahan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Apresiasi Keterbukaan Informasi Desa 2024, yang berlangsung di Jakarta pada Jumat (29/11/2024).
Dalam kesempatan tersebut, Menko AHY menyampaikan bahwa keterbukaan informasi tidak hanya berperan dalam mendukung akuntabilitas pemerintah, tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
"Dalam era digital yang berkembang pesat ini, keterbukaan informasi menjadi kunci untuk memastikan masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara," ujarnya.
Menko AHY menekankan bahwa rakyat harus menjadi aktor utama dalam setiap proses pemerintahan. "Keterbukaan informasi adalah fondasi untuk memperkuat demokrasi. Ini memastikan masyarakat dapat berpartisipasi dengan lebih baik, mengetahui hak dan kewajiban mereka, serta mengawasi jalannya pemerintahan," tambahnya.
Menurutnya, keterbukaan informasi juga menjadi sarana untuk menciptakan pemerintahan yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan publik. Dengan begitu, masyarakat dapat memantau kinerja pemerintah dan menyampaikan aspirasi serta kritik yang konstruktif.
Namun, Menko AHY juga mengungkapkan beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam mewujudkan keterbukaan informasi secara optimal. Salah satu hambatan utama adalah kesenjangan digital dan rendahnya tingkat literasi informasi di beberapa wilayah. "Tantangan terbesar dalam keterbukaan informasi adalah bagaimana memastikan masyarakat menerima informasi yang benar dan bermanfaat, tanpa terjebak dalam hoaks atau disinformasi," katanya.
Menko AHY juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam penggunaan teknologi. "Kami harus hati-hati agar teknologi tidak disalahgunakan untuk tujuan yang merusak, seperti penyebaran berita palsu yang bisa memecah belah bangsa," tambahnya.
Peningkatan literasi digital menjadi salah satu solusi yang dianggap penting oleh Menko AHY. Dalam menghadapi gencarnya penyebaran informasi di dunia maya, masyarakat perlu diberikan pemahaman yang cukup untuk dapat membedakan informasi yang valid dan terpercaya. "Kami perlu bekerja sama untuk meningkatkan literasi digital agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh berita palsu," lanjut Menko AHY.
Literasi digital yang baik akan memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dengan bijak, sekaligus mengurangi potensi penyebaran informasi yang menyesatkan. "Kami mengajak semua pihak untuk terus memperkuat pendidikan literasi digital di seluruh Indonesia," tambahnya.
Menko AHY juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga perangkat desa dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan. "Keterbukaan informasi adalah tanggung jawab bersama. Kita harus bekerja sama, berinovasi, dan terus mendukung ekosistem keterbukaan informasi di seluruh Indonesia," tegasnya.
Dia berharap agar semua pihak dapat terus berkolaborasi dalam mengembangkan sistem keterbukaan informasi yang lebih efektif, terutama di desa-desa yang merupakan ujung tombak pemerintahan lokal. Dengan demikian, transparansi akan semakin terjaga dan masyarakat dapat semakin terlibat dalam proses pembangunan yang lebih inklusif.
Keterbukaan informasi bukan hanya sekadar sebuah kebutuhan, tetapi merupakan salah satu pilar utama dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan mengedukasi mereka tentang literasi digital, Indonesia dapat mewujudkan pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan, dan partisipatif.
