Ketua Fraksi PDIP Minta Pemda SBD Bangun Komunikasi Publik Bersama Media

Tambolaka, InfoPublik – Dalam sidang paripurna kelima DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Octavianus Dapa Talu meminta Pemerintah Daerah (Pemda) SBD untuk membangun komunikasi publik bersama media, baik media lokal maupun media nasional.

Demi memudahkan komunikasi dan memperlancar akses internet di desa-desa, agar dibangun tower Telkomsel untuk wilayah Rara Kecamatan Wewewa Selatan.

Pentingnya keterbukaan informasi publik dan keterlibatan media lokal dalam mengawal pembangunan di Sumba Barat Daya bertujuan untuk meningkatkan transparansi pemerintahan.

Keterbukaan informasi publik merupakan dasar dari pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta mendukung kebebasan pers dalam meliput kegiatan pemerintah. Media bisa berperan sebagai perantara yang menyampaikan informasi penting dengan bahasa yang mudah dipahami oleh publik.

“Dengan melibatkan media, baik lokal maupun nasional, informasi mengenai pembangunan, anggaran, dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini akan mengurangi risiko misinformasi, serta mencegah terjadinya penyelewengan dalam proses pembangunan," tutur Octa Talu, saat membacakan pandangan umum Fraksi PDIP dalam sidang paripurna kelima.

Octa juga mengajak pemerintah membangun kepercayaan publik, keterbukaan, dan kolaborasi dengan media untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemda SBD. Masyarakat akan merasa lebih dilibatkan dan percaya bahwa program-program pembangunan yang dilaksanakan benar-benar berorientasi pada kepentingan mereka. Kepercayaan ini merupakan pondasi penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk keberhasilan program pemerintah.

Mendorong partisipasi masyarakat dengan adanya informasi yang tersebar luas melalui media, masyarakat akan terdorong untuk aktif memberikan masukan dan kritik yang konstruktif terhadap pembangunan di daerah mereka.

“Partisipasi publik ini sangat penting karena akan menciptakan rasa memiliki di kalangan warga sehingga program pembangunan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan," ujarnya.

Lebih lanjut, Ketua Fraksi PDIP menyampaikan terkait pengawasan oleh pihak independen. Menurutnya, media berperan sebagai “watchdog” yang mengawasi jalannya pembangunan dan anggaran pemerintah. Keterlibatan media dalam mengawal proses ini akan memastikan bahwa pemerintah bekerja sesuai dengan amanah dan standar yang telah ditetapkan.

Liputan media yang berimbang dan objektif juga dapat membantu menekan potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Memperluas cakupan informasi hingga nasional dengan melibatkan media lokal, keberhasilan atau masalah yang terjadi dalam pembangunan Kabupaten SBD akan menjadi perhatian masyarakat yang lebih luas. Ini tidak hanya memberikan citra positif bagi daerah, tetapi juga membuka peluang untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat dan lembaga donor untuk meningkatkan kualitas pembangunan di daerah.

“Menjadikan media sebagai saluran edukasi publik, melalui media pemerintah dapat mengedukasi masyarakat mengenai program-program dan kebijakan yang dijalankan. Misalnya program di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang seringkali membutuhkan pemahaman khusus agar dapat diakses secara optimal oleh masyarakat," tuturnya. (MC. Bidang PIP Diskominfo Kabupaten SBD/Isto)