Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, menyampaikan sejumlah pesan strategis kepada para Kepala Daerah dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Pemda) di Sentul, Bogor, Kamis (7/11/2024). Foto. Humas Kemenko Polkam RI.
Bogor, InfoPublik – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, menyampaikan sejumlah pesan strategis kepada para Kepala Daerah dalam Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Rakornas Pemda) yang diadakan di Sentul, Bogor, Kamis (7/11/2024).
Dalam kesempatan itu, Menko Polkam menekankan pentingnya sinergi antara berbagai lembaga dan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kebijakan daerah.
Budi Gunawan menyoroti perlunya sinergi yang kuat antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif di tingkat daerah untuk menciptakan pemerintahan yang stabil dan maju. Ia juga menegaskan bahwa koordinasi erat antar Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) adalah kunci dalam menjaga stabilitas daerah. “Pesan saya kepada para Kepala Daerah, terus jalin dan tingkatkan sinergi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif di daerah. Kemudian, perkuat sinergi dan koordinasi antar Forkopimda,” ujar Budi Gunawan.
Salah satu isu yang ditekankan oleh Menko Polkam adalah perlunya kehati-hatian dalam pengambilan kebijakan ekonomi daerah, khususnya penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP). “Penetapan UMP yang terlalu tinggi atau tidak rasional dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan rekrutmen tenaga kerja baru,” kata Budi Gunawan, menyoroti dampak kebijakan yang kurang bijak pada ekonomi daerah.
Selain kebijakan ekonomi, Budi Gunawan menekankan pentingnya penyediaan layanan publik yang adil, merata, dan tidak diskriminatif. Ia mengimbau para Kepala Daerah untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil berbasis data yang akurat dan relevan. “Tolong kepala daerah agar lebih cermat, transparan, akuntabel, dan efisien dalam penggunaan anggaran. Layanan publik yang adil dan tidak diskriminatif adalah kunci terciptanya pemerintahan yang baik,” tegasnya.
Menko Polkam juga menekankan bahwa transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran adalah elemen penting dalam menciptakan pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan pesan-pesan ini, diharapkan para Kepala Daerah dapat menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
