Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Hadi Tjahjanto, mengapresiasi atas keberhasilan Tim Kajian Kebijakan Sinkronisasi Regulasi Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia (KKPH), Jakarta, Rabu, (17/10/2024). Foto. Humas Kemenko Polhukam RI.
Jakarta, InfoPublik – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto, mengapresiasi keberhasilan Tim Kajian Kebijakan Sinkronisasi Regulasi Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia (KKPH), yang melaksanakan tugas lebih cepat dari tenggat waktu yang ditetapkan, yakni akhir Desember 2024.
Dalam rapat yang digelar di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu, (16/10/20024), Menko Hadi Tjahjanto, menekankan bahwa penyusunan hasil kajian merupakan tanggung jawab Kemenko Polhukam bersama Bakamla, dan penting bagi penguatan regulasi keamanan laut Indonesia.
"Saya berterima kasih kepada Tim Kajian atas kerja kerasnya yang memungkinkan penyelesaian kajian lebih cepat. Hal ini menunjukkan dedikasi tinggi dalam mendukung keamanan amaritim nasional," ujarnya.
Menko Polhukam menjelaskan bahwa kajian ini bersifat akademis tanpa muatan ekonomi atau politik yang menguntungkan pihak tertentu. Penyusunannya melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi dari dalam dan luar negeri.
Tak ketinggalan pula, kelompok masyarakat maritim seperti Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia (INSA), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI).
"Ini membuat hasil kajian lebih objektif dan dapat dijadikan dasar pengembangan naskah akademik terkait regulasi keamanan laut," tambah Hadi.
Ia juga mendukung penuh rekomendasi yang telah dirumuskan oleh Tim Kajian, dan berharap laporan segera diajukan kepada Presiden untuk mendapatkan arahan lebih lanjut.
"Saya mengapresiasi kerja keras tim dan berharap hasil ini menjadi kerangka acuan dalam kebijakan KKPH pada pemerintahan mendatang," jelasnya.
