Kemenko Polhukam Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan Pilkada 2024 di Sulawesi Utara

Jakarta, InfoPublik – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI terus mengoptimalkan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian stabilitas politik, hukum, serta keamanan di wilayah Sulawesi Utara. Hal ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan dengan aman dan lancar.

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam RI, Heri Wiranto, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/10/2024), menegaskan pentingnya mengawal demokrasi dalam pelaksanaan Pilkada yang akan digelar pada 27 November 2024 mendatang. Pilkada Serentak ini menjadi pemilihan kepala daerah terbesar di Indonesia, melibatkan 545 daerah yang terdiri dari 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

Heri menyatakan bahwa Kemenko Polhukam melalui Desk Koordinasi Pemilu dan Pilkada terus memonitor perkembangan situasi dan kesiapan pemerintah daerah terkait pelaksanaan Pilkada Serentak. "Kami memastikan kesiapan logistik, pengamanan, dan dukungan dari semua pihak agar Pilkada berjalan aman, damai, dan lancar," ujarnya.

Salah satu prioritas utama Kemenko Polhukam adalah penyelarasan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebagai bagian dari prioritas nasional dan indikator kinerja utama (IKU) para gubernur. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan demokrasi di daerah-daerah yang akan menggelar Pilkada.

Terkait persiapan Pilkada, Heri menekankan pentingnya realisasi penyaluran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagai langkah penting dalam mendukung proses Pilkada. Ia mengungkapkan bahwa masih ada beberapa daerah di Sulawesi Selatan yang belum sepenuhnya menyelesaikan pencairan NPHD, sehingga diperlukan strategi lebih lanjut untuk mengatasi kendala tersebut.

Selain itu, isu terkait mahasiswa asal Papua yang menempuh pendidikan di Sulawesi Utara juga menjadi perhatian Kemenko Polhukam. Berdasarkan data dari Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT), terdapat 867 mahasiswa Papua yang tersebar di berbagai fakultas, termasuk Ekonomi dan Bisnis, Kedokteran, dan Hukum.

"Kami mendorong pemerintah daerah untuk memberikan pendampingan bagi mahasiswa Papua sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari wilayah tersebut," tegas Heri.

Dengan berbagai persiapan yang dilakukan oleh Kemenko Polhukam dan pemerintah daerah, diharapkan Pilkada Serentak 2024 dapat berlangsung dengan sukses, serta membawa manfaat positif bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya di wilayah Sulawesi Utara.