Puan Maharani: DPR RI Awasi Ketat Kinerja Pemerintah di Masa Sidang Terakhir 2019-2024

Jakarta, InfoPublik - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti berbagai aspek kinerja pemerintah dalam masa sidang terakhir DPR RI periode 2019-2024 pada Jumat (16/8/2024). Dalam pernyataannya, Puan menegaskan bahwa DPR RI, melalui fungsi pengawasannya, akan memastikan bahwa kebijakan pemerintah benar-benar mensejahterakan rakyat, mempermudah urusan publik, dan membangun sarana prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Puan menjelaskan bahwa DPR RI memberikan perhatian besar terhadap sejumlah isu strategis yang menjadi fokus masyarakat. Di antara isu-isu tersebut adalah pengamanan siber terhadap pusat data nasional, penggabungan lembaga penyiaran publik, dan pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Selain itu, DPR RI juga menyoroti isu-isu seperti Nusantaraan Online, kasus korupsi di sektor tambang timah, serta kinerja penyertaan modal negara pada beberapa BUMN. Semua ini menjadi perhatian utama dalam memastikan bahwa langkah-langkah pemerintah selaras dengan kepentingan rakyat.

Pengawasan terhadap Kebijakan Strategis

Lebih lanjut, Puan menyatakan bahwa DPR RI juga mengawasi penyelesaian strategi nasional terkait subsidi listrik di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T), serta alokasi kuota tambahan Haji. DPR RI juga memantau penerapan Undang-Undang Omnibus tentang Kesehatan, penerimaan peserta didik baru secara daring, kebijakan terkait guru honorer, dan stabilitas nilai tukar rupiah.

Dalam konteks persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan diselenggarakan pada 27 November 2024, Puan memastikan bahwa DPR RI akan memantau pelaksanaan pemilu agar berlangsung secara demokratis dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"DPR RI akan memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan dengan baik, sehingga seluruh pemilih dapat menggunakan hak pilihnya secara demokratis," ujar Puan.

Kritik Terhadap Penyelenggaraan Haji 2024

Secara khusus, Puan juga menyinggung pelaksanaan ibadah Haji tahun 2024 yang menuai banyak kritik. DPR RI telah menggunakan hak angket untuk meninjau penyelenggaraan Haji tahun ini. Puan menekankan bahwa pemerintah harus memiliki komitmen yang tinggi untuk menindaklanjuti keputusan rapat kerja komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya.

Dengan perhatian yang kuat terhadap berbagai isu strategis itu, DPR RI berharap dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah benar-benar bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

DPR RI di bawah kepemimpinan Puan Maharani berkomitmen untuk terus mengawal setiap langkah pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan yang lebih merata di seluruh Indonesia.