Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi Dukung Pilkada 2024 Berintegritas

Jakarta, InfoPublik – Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Jakarta, Teguh Setyabudi, mendukung penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di wilayahnya yang berintegritas dan beretika, serta berharap tidak ada pelanggaran yang terjadi.

Hal tersebut disampaikan saat ia menghadiri Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemilu Wilayah II dengan tema “Wujudkan Pilkada 2024 Berintegritas dan Beretika” di Grand Sahid Jaya, pada Selasa (5/11/2024). Dalam acara yang diselenggarakan oleh Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu (DKPP) RI ini, Pj Gubernur Teguh menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung penuh pelaksanaan Pilkada yang berintegritas dan beretika.

“Kami mengapresiasi Ketua DKPP beserta jajarannya yang telah menginisiasi rapat koordinasi ini untuk menguatkan sinergi antara jajaran penyelenggara pemilu, aparat keamanan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi berbagai tantangan selama pelaksanaan Pilkada,” ujar Pj Teguh berdasarkan siaran pers Pemprov Jakarta.

Menurutnya, jajaran Pemprov DKI Jakarta berkomitmen penuh untuk mendukung Pilkada serentak yang akan digelar pada 27 November 2024 mendatang. Ia menyadari bahwa untuk mewujudkan Pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, tidak mungkin hanya diserahkan kepada penyelenggara pilkada, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), melainkan harus dilakukan bersama dengan pemerintah daerah dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta seluruh pemangku kepentingan.

“Sebagai contoh, kami dari jajaran Pemprov DKI Jakarta sejak tahap persiapan program dan perencanaan anggaran hingga saat ini terus memantau pelaksanaan Pilkada di DKI agar setiap tahapan dapat terlaksana dengan baik, serta memantau pengaduan-pengaduan yang terjadi. Alhamdulillah, di DKI Jakarta hanya terdapat delapan pengaduan. Mudah-mudahan tidak ada penambahan lagi,” ujarnya.

Untuk menjaga kondusivitas pelaksanaan Pilkada DKI yang sudah memasuki tahapan kampanye dan segera menuju tahapan pemungutan suara, Pj Gubernur Teguh menegaskan bahwa Pemprov DKI akan menggelar deklarasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). “Deklarasi netralitas ASN ini dilaksanakan untuk menutup celah agar Pilkada dapat terlaksana dengan baik, beretika, dan berintegritas,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DKPP RI, Heddy Lugito, berharap bahwa dengan koordinasi dan persiapan yang matang, pengaduan selama Pilkada dapat diminimalkan. “Saya optimis setelah Pilkada nanti tidak ada pengaduan ke DKPP, karena jajaran KPU dan Bawaslu dapat menjaga etika dan integritasnya. Mereka harus bekerja untuk rakyat, karena merekalah yang memiliki hajat besar dalam Pilkada ini,” harap Heddy.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris DKPP RI, David Yama, melaporkan bahwa berdasarkan data DKPP per 2024, mulai 1 Januari hingga 4 November, telah masuk 584 pengaduan. Jumlah ini dua kali lipat dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 325 pengaduan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 270 pengaduan sudah siap disidangkan, dan 173 di antaranya sudah diputus.

Data pengaduan tertinggi tercatat di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Sulawesi Selatan, Aceh, Papua, dan Jawa Tengah. “Untuk DKI Jakarta sendiri berada di urutan 26 dengan hanya delapan pengaduan, bersama Kepulauan Riau. Ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pengawasan proses Pilkada semakin tinggi,” terang David.