Lampung, InfoPublik – Melimpahnya pulau-pulau kecil serta garis wilayah pesisir di Indonesia dihadapkan pada tantangan seperti keamanan maritim, ketahanan lingkungan, dan ekonomi tersendiri. Untuk itu, diperlukan upaya strategis dan program yang komprehensif dalam mengidentifikasi serta memperkuat keamanan juga ketahanan wilayah pesisir.
Hal ini diungkap oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) RI, Jodi Mahardi, dalam pertemuan yang membahas Peningkatan Keamanan dan Ketahanan Maritim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, di Bandar Lampung, Jum’at, (2/8/2024).
Deputi Jodi, kembali menjelaskan dalam peningkatan keamanan dan ketahanan penting bagi pemerintah pusat dan daerah serta seluruh pemangku kepentingan, termasuk BUMN, swasta, dan akademisi, untuk bersama-sama menentukan solusi yang komprehensif dan efektif.
“Kita harus terus memberdayakan potensi maritim, terutama pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir, untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, meningkatkan kesejahteraan dalam ekonomi kerakyatan berbasis maritim, dan mempersatukan negara kita Indonesia,” jelasnya.
Ia pun menambahkan, konsep pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir sebagai 'hub' untuk mempermudah mobilitas barang dan orang antar-pulau dalam rangka menjamin pelayanan masyarakat yang lebih baik dan meningkatkan nilai tambah ekonomi local.
Di tempat yang sama, Pj Gubernur Lampung, Samsudin, menyampaikan bahwa Provinsi Lampung, dengan garis pantai yang luas dan pulau-pulau kecil yang indah, memiliki peran strategis. Namun, wilayah ini menghadapi ancaman serius, mulai dari illegal fishing hingga dampak perubahan iklim.
“Kita perlu berkolaborasi untuk menghadapi tantangan ini dan memastikan keberlanjutan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kita. Kerjasama solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan berbagai pemangku kepentingan sangat penting,” ungkapnya.
Pemerintah Provinsi Lampung bersama dengan pemerintah kabupaten/kota terus berkolaborasi menyusun kebijakan guna mendukung pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan. Masyarakat turut dilibatkan secara aktif dalam upaya pelestarian lingkungan dan ekonomi berbasis perikanan tangkap dan budidaya.
Dalam konteks implementasi kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pentingnya upaya penegakan kedaulatan negara di wilayah perairan perbatasan.
Dengan demikian, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memerlukan keterpaduan lintas sektoral dengan mengedepankan pentingnya peran daerah menjadi kunci utama penyelenggaraan pemerintahan negara dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
