DPR RI Gunakan Teknologi AI untuk Tingkatkan Pelayanan Pengaduan Masyarakat

: Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Endang Suryastuti foto bersama usai diskusi kelompok terpumpun (Focus Group Discussion/FGD) dengan tema ‘Sinergi dan Kolaborasi dalam Interoperabilitas Data Pengaduan Masyarakat di DPR RI Menuju Pelayanan Yang Akuntabel’ di DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (26/07/2024)./Foto istimewa/Humas DPR RI


Oleh Wandi, Jumat, 26 Juli 2024 | 18:20 WIB - Redaktur: Untung S - 284


Jakarta, InfoPublik – Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Sekretariat Jenderal DPR RI menggelar diskusi kelompok terpumpun (Focus Group Discussion/FGD) dengan tema ‘Sinergi dan Kolaborasi dalam Interoperabilitas Data Pengaduan Masyarakat di DPR RI Menuju Pelayanan yang Akuntabel’. Diskusi ini membahas penggunaan teknologi Artificial Intelligence (AI) yang dapat membantu dalam menampung aspirasi masyarakat.

“Pengaduan masyarakat yang sekarang ini dilakukan sebetulnya sudah baik. Hanya memang perlu kita membuat terobosan baru, terutama untuk mengimbangi kemajuan teknologi. Kami ingin mempercepat proses pengelolaan pengaduan agar lebih cepat direspons oleh anggota dewan. Sehingga akan meningkatkan public trust dan citra DPR,” ujar Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat, Endang Suryastuti, di DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Penggunaan teknologi AI ini dapat menjadi bentuk pendekatan bagi dewan untuk mendapatkan dukungan terkait keinginan masyarakat dari berbagai lapisan, terutama Generasi Z yang akrab dengan teknologi untuk melakukan pengaduan.

“Pengaduan datang dari berbagai lapisan masyarakat, dan kita harus memfasilitasi itu. Jika pengaduan dilakukan melalui surat, ini lebih sesuai bagi generasi kolonial. Tetapi sekarang, Generasi Z sudah speak up. Mereka sudah banyak tahu dan mengkritisi dalam arti positif. Ini perlu kita respon dengan memfasilitasi itu,” jelasnya.

Teknologi kecerdasan buatan atau AI diharapkan dapat membantu melakukan analisis dan proses pengaduan masyarakat lebih cepat. Sehingga aspirasi dari masyarakat ini juga akan dapat direspons dengan cepat oleh anggota dewan.

“Harapan kami adalah respon terhadap pengaduan lebih cepat dan efektif. Kami berharap anggota dewan dapat merespon pada waktu yang tepat. Dengan dukungan teknologi informasi dari Sekretariat Jenderal, pengaduan masyarakat yang disampaikan tidak akan basi,” pungkas Endang.

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh Tri Antoro
  • Sabtu, 14 September 2024 | 18:30 WIB
Berkah Warga di PON XXI Aceh-Sumut 2024
  • Oleh Farizzy Adhy Rachman
  • Sabtu, 14 September 2024 | 18:22 WIB
Kementerian PANRB dan Mitra Kerja Fokus Integrasi Data Inovasi di JIPPNas
  • Oleh Pasha Yudha Ernowo
  • Jumat, 13 September 2024 | 18:51 WIB
KPK Tanamkan Nilai Integritas kepada Generasi Muda untuk Cegah Korupsi
  • Oleh Farizzy Adhy Rachman
  • Jumat, 13 September 2024 | 15:00 WIB
Wamenaker Ajak Generasi Muda Siapkan Diri Hadapi Tantangan Pasar Kerja
  • Oleh Farizzy Adhy Rachman
  • Jumat, 13 September 2024 | 14:53 WIB
DPR Setujui Tambahan Anggaran Kementerian PUPR Rp40,59 Triliun dalam RAPBN 2025