BNPP Dorong PLBN NTT Buka Jejaring Ekonomi dengan Negara Tetangga

Jakarta, InfoPublik - Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Robert Simbolon, meminta pejabat administrator dan pejabat pengawas pengelola Pos Lintas Batas Negara (PLBN) se-Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk membuka jejaring dengan negara tetangga di lintas batas.

"PLBN harus membuka jejaring bilateral dengan negara tetangga untuk menjadikan PLBN sebagai gerbang ekonomi masyarakat dan juga episentrum pertumbuhan ekonomi baru," kata Robert dalam keterangan resminya, Sabtu (20/7/2025).

Hal tersebut disampaikan Robert saat melantik pejabat administrator dan pejabat pengawas pengelola PLBN se-NTT di PLBN Motaain, NTT, Jumat (19/7/2024).

Robert menegaskan bahwa komunikasi dan kolaborasi yang baik dengan negara tetangga akan menjamin kerja sama dalam pelayanan lintas batas negara yang efektif dan efisien, termasuk jika muncul masalah pada aktivitas lintas batas.

"Tingkatkan kinerja pengelolaan PLBN di lintas batas," kata Robert yang mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selaku Kepala BNPP.

Pelantikan ini berdasarkan surat Nomor KEP.10.00/1216/VII/2024 sebagai tindak lanjut dari keputusan Kepala BNPP Nomor 10.00-172 Tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam Jabatan Administrator (Eselon III) dan Jabatan Pengawas (Eselon IV) di Lingkungan Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Sekretariat Tetap BNPP.

"Kami ucapkan selamat bertugas kepada pejabat eselon III dan eselon IV di 4 PLBN yang berada di Provinsi NTT yang dilantik," kata Robert mengapresiasi para pejabat yang mendapatkan amanat kepercayaan dari Kepala BNPP.

Robert menyampaikan arahan dari Kepala BNPP kepada para pejabat yang dilantik untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan operasional PLBN dengan dukungan sarana dan prasarana yang dapat difungsikan secara maksimal.

Selain itu, juga diharapkan para pejabat bertanggung jawab penuh dengan penempatan tugas baru mereka, terutama dalam berkolaborasi dengan semua unsur pelaksana tugas pelayanan lintas batas negara seperti CIQS yang menjadi mitra di PLBN.

"Menjadi kepala (administrator) bukan hanya sekedar nama, namun kepala harus memimpin semua yang terlibat di dalam PLBN dengan menciptakan sistem yang baik agar semua pihak yang terlibat dapat bekerja dengan baik," ucapnya.

Selain pejabat pengelola PLBN se-NTT, pihak BNPP juga akan melaksanakan pelantikan para pejabat pengelola PLBN se-Kalimantan dan Kepulauan Riau serta pengelola PLBN se-Papua dan Papua Selatan.

Adapun keempat pejabat administrator pengelola PLBN yang baru dilantik antara lain, Maria Fatima Rika sebagai Kepala PLBN Motaain; Engelberthus Klau sebagai Kepala PLBN Motamasin; Reynold Uran sebagai Kepala PLBN Wini; serta Don Gaspar sebagai Kepala PLBN Napan.

Untuk para pejabat pengawas pengelola PLBN yang baru dilantik sebagai berikut, Pengelola PLBN Motaain, Maria Elisabeth Kimar Berek sebagai Kepala Subbidang Administrasi Umum; Yonathas Mau Buti sebagai Kepala Subbidang Fasilitasi Pelayanan Lintas Batas Negara; Wilhelmus Mone sebagai Subbidang Kebersihan dan Keamanan; Sarlintje Johanna Latumakulita sebagai Kepala Subbidang Pengembangan Kawasan PLBN.

Pengelola PLBN Motamasin, Iwan Sulkisrawan sebagai Kepala Subbidang Administrasi Umum; Puspitorini sebagai Kepala Subbidang Fasilitasi Pelayanan Lintas Batas Negara; Marselina Seuk sebagai Kepala Subbidang Kebersihan dan Keamanan; Fridolinus Giatno Mau sebagai Kepala Subbidang Pengembangan Kawasan PLBN.

Pengelola PLBN Wini, Agustino Romeyandus Manehat sebagai Kepala Subbidang Administrasi Umum; Triwik Ratnadhi sebagai Kepala Subbidang Fasilitasi Pelayanan Lintas Batas Negara; Marzal Helmy Grace Serah sebagai Kepala Subbidang Kebersihan dan Keamanan; Imelda Dorotea Leu sebagai Kepala Subbidang Pengembangan Kawasan PLBN.

Pengelola PLBN Napan, Serafina Bukifan sebagai Kepala Subbidang Administrasi Umum dan Fasilitasi Pelayanan Lintas Batas Negara; Bernadinus Petrus Tahu sebagai Kepala Subbidang Kebersihan, Keamanan, dan Pengembangan Kawasan PLBN.