Humas Pemerintah Harus Mampu Membentuk Perspektif Positif yang Indonesia Sentris

Bandung, InfoPublik - Pembangunan Indonesia memiliki tema besar Indonesia sentris. Setiap wilayah di Indonesia memiliki kesempatan yang sama dengan mengutamakan karakter wilayah masing-masing.

Maka itu setiap insan humas Pemerintah pun harus bisa menciptakan perspektif positif dalam mewujudkan pembangunan Indonesia sentris tersebut.

Demikian dikatakan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Usman Kansong dalam paparannya pada acara Konvensi Nasional Pranata Humas dan Kongres IPRAHUMAS Tahun 2024 di Bandung, Rabu (17/7/2024).

"Setiap insan humas pemerintah memiliki tugas membentuk persepsi positif tentang pemerintahan dengan prinsip inklusif, partisipatif, respektif, dan adaptif. Gampangnya memang sebuah Pembangunan yang berorientasi ke Indonesia sentris artinya tidak Jawa setris, tidak Jawa Barat sentris atau Jakarta sentris, tetapi kita memberi perhatian yang dengan mengutamakan karakteristik masing-masing wilayah. Jadi tidak boleh juga memaksakan apa yang ada di Jakarta ke daerah lain dalam konteks pembangunan Indonesia sentris," katanya.

Usman menjelaskan, dalam kaitannya dengan kehumasan, pekerjaan besar kehumasan dalam konteks Indonesia sentris adalah mendayagunakan, konsolidasi, mengintegrasikan seluruh aset-aset komunikasi yang pemerintah miliki.

Pemerintah, katanya, mempunyai aset komunikasi yang sangat besar. "Problemnya adalah kita belum mengkonsolidasikan, menggunakannya dengan baik. Masih ada ego sektoral. Pemerintah memiliki lebih dari 3.000 pranata humas, tinggal bagaimana kita mengkonsolidasikannya," ujar Usman.

Usman pun mengutip ungkapan filsuf asal Jerman namanya Friedrich Nietzsche yang menyatakan bahwa di dunia ini tidak ada fakta, yang ada adalah persepsi. Tidak ada orang bodoh, yang ada adalah orang yang dipersepsi bodoh. Tidak ada orang pintar tapi yang ada adalah orang yang dipersepsi pintar.

"Kira-kira begitu ya. Tapi persepsi itu punya kekuatan kebenaran juga kalau dia banyak yang menyebutkan, apalagi disebutkan oleh narasumber yang kredibilitasnya tinggi. Misal, ketika seorang ulama mengatakan A, maka itu akan dipercaya, itu akan dipersepsi positif. Tapi kalau yang lain menyebutkan mungkin enggak dipercaya. Jadi persepsi bisa membentuk kebenaran, kira-kira seperti itu," tutur Usman.

Usman menegaskan, di sinilah tugas humas pemerintah sesungguhnya, bagaimana membentuk persepsi yang positif terhadap pemerintahan.

Menurut Usman, dalam membentuk perspektif positif, tentunya humas pemerintah harus menjalankan beberapa langkah komunikasi atau jenis komunikasi. Pertama inklusif, jadi komunikasi yang dilakukan humas pemerintah harus inklusif, artinya mengarah ke segala lapisan masyarakat.

Kedua, partisipatif, saat ini bukan zamannya lagi komunikasi yang top down atau satu arah, tapi komunikasi yang partisipatif. Humas pemeritah harus mendengar juga masukkan dari masyarakat.

Kemudian, respektif, humas pemerintah, sebagai komunikator harus memanfaatkan dan mempertahankan nilai-nilai lokal, kearifan lokal, tradisi budaya dan pengetahuan tradisional dalam narasi komunikasi publik.

Keempat, adaptif, humas pemerintah harus mengikuti perkembangan teknologi dalam mengatasi hambatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas komunikasi publik.

"Komunikasi digital tantangannya makin besar dalam era teknologi digital seperti saat ini. Jadi saya suka bilang sama teman-teman atau anak-anak saya, dunia ini tidak makin mudah, dunia ini makin sulit. Karena itu, kitalah yang harus terus meningkatkan kapasitas kita itu untuk menghadapi dunia yang makin sulit itu," pungkas Dirjen IKP Usman Kansong.