Konvensi Nasional Pranata Humas dan Kongres IPRAHUMAS Tahun 2024 di Bandung pada Rabu (17/7/2024). Foto: Ismadi Amrin/InfoPublik
Bandung, InfoPublik - Pada era digital yang serba cepat, teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakatnya. Transformasi digital ini membuka banyak peluang yang dapat dioptimalkan.
Salah satu aspek yang paling signifikan adalah pemanfaatan kanal komunikasi digital yang semakin beragam, seperti media sosial, microsite, website, dan kanal-kanal digital lainnya. Dalam konteks ini, kehumasan pemerintah perlu hadir untuk menjaga kepercayaan masyarakat di tengah gempuran beragam informasi.
"Kehumasan Pemerintah perlu hadir disini untuk menjaga kepercayaan masyarakat di tengah gempuran beragam informasi itu. Dengan mencermati kondisi itu, peran kehumasan pemerintah makin penting untuk memastikan arus informasi ke seluruh penjuru Indonesia," kata Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria saat acara Konvensi Nasional Pranata Humas dan Kongres IPRAHUMAS Tahun 2024 di Bandung, Rabu (17/7/2024).
Narasi pembangunan Indonesia sentris, katanya, perlu makin diperkuat dengan memanfaatkan berbagai teknologi dan saluran informasi. Hal ini penting guna menjembatani komunikasi yang efektif antara pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat.
Pada sisi yang lain, ada sejumlah tantangan dari proses digitalisasi. Sebagai contoh, terdapat potensi munculnya disinformasi atau kekacauan informasi. Terlebih saat ini masyarakat sedang mengalami krisis kepercayaan, dimana masyarakat cenderung lebih mempercayaai media sosial dibandingkan kanal-kanal berita.
Wamenkominfo menegaskan, dalam merespon dinamika di era digital, insan kehumasan pemerintah setidaknya perlu menjalankan tiga strategi. Pertama, mengubah paradigma mengenai komunikasi publik dengan mengedepankan prinsip open government. Kedua, adaptif dalam mengadopsi teknologi digital dan data. Ketiga, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia untuk mendorong profesionalisme fungsi kehumasan.
Selain itu, lanjut Nezar Patria, penyusunan informasi publik perlu dilakukan dengan suatu alur berpikir yang terstruktur untuk memastikan ada dampak maupun perubahan yang signifikan. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa strategi.
Pertama, insan kehumasan perlu melakukan identifikasi, tujuan, dan dampak yang dinginkan dari informasi terkait serta tentu saja menentukan audiens yang menjadi sasaran.
Kedua, tahap yang paling krusial yaitu penyusunan grand narrative dan story telling yang peka terhadap situasi. "Alur cerita dibuat secara rasional, emosional bagi audiens, dan sesuai dengan perilaku publik terkini. Perlu juga diikirkanmengenai branding berbasis data yang berciri khas untuk membangun hubungan dengan audiens," ujar Wamenkominfo.
Ketiga, informasi publik perlu didistribusikan melalui kanal-kanal yang relevan dengan audiens dan didahului dengan melakukan uji coba secara terbatas untuk mengetahui potensi dampak yang dihasilkan.
Keempat, perlu dilakukan monitoring dan evauasi secara berkala untuk menganalisis dampak, respon publik, dan langkah kedepannya.
Konvensi Nasional Pranata Humas dan Kongres IPRAHUMAS 2024 digelar di Bandung Jawa Barat, dengan dihadiri oleh ratusan profesi Humas dari berbagai instansi pemerintah, pusat dan daerah, serta lembaga pendidikan. Acara tahunan yang diadakan oleh Ikatan Pranata Humas (IPRAHUMAS) ini mengusung tema "Konsolidasi Humas Pemerintah Menuju Pembangunan Indonesia-Sentris", berlangsung selama sehari, Rabu (17/7/2024).
Pada sesi diskusi Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong dan Praktisi Kehumasan Valerina Daniel membagikan pengetahuan dan pemahaman bagaimana humas khususnya pemerintah harus hadir dalam mengelola komunikasi publik agar ruang-ruang komunikasi dipenuhi narasi positif dan membangun.
Konvensi yang digelar secara luar jaringan (luring) dan dalam jaringan (daring) tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong dan Sekretris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman.
