- Oleh Eko Budiono
- Kamis, 4 Juli 2024 | 09:30 WIB
.jpeg)
: Seorang WNI memasukkan surat suara ke dalam kotak suara saat pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu 2024 di World Trade Center, Kuala Lumpur, Minggu (10/3/2024). KPU menetapkan 62.217 orang dalam Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) untuk PSU Pemilu 2024 di Kuala Lumpur. ANTARA FOTO/Virna Puspa Setyorini/tom.
Oleh Eko Budiono, Selasa, 2 Juli 2024 | 08:45 WIB - Redaktur: Untung S - 107
Jakarta, InfoPublik - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait permasalahan pemungutan suara ulang (PSU) Pileg 2024 yang telah diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui sejumlah putusan-nya.
"Sudah dikomunikasikan di tingkat daerah karena ini kan tingkat daerah nanti ya. Nanti di tingkat nasional kami akan sampaikan kepada teman-teman KPU untuk masalah tersebut," kata Bagja melalui keterangan resmi, Senin (1/7/2024).
Menurut Bagja, permasalahan pelaksanaan PSU adalah tidak diaktifkannya badan ad hoc.
Padahal, badan ad hoc perlu diaktifkan sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU).
"Menurut teman-teman KPU tingkat kabupaten/kota, karena waktunya terbatas dan lain-lain, tidak diaktifkan kembali. Oleh sebab itu, ini akan jadi persoalan juga nanti jika ada laporan ke Mahkamah Konstitusi," katanya.
Oleh karena itu, ia mengingatkan agar KPU perlu memperhatikan ketentuan yang telah diatur dalam PKPU maupun petunjuk teknis pelaksanaan PSU.
Berikut jadwal tahapan PSU yang telah ditetapkan KPU;
Pemungutan suara ulang dan penghitungan ulang surat suara di TPS direncanakan sebagai berikut:
Sabtu, 22 Juni 2024 untuk:
1. Putusan MK No.: 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-
2. Putusan MK No.: 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-
Sabtu, 29 Juni 2024 untuk:
1. Putusan MK No: 55-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-
2. Putusan MK No: 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-
3. Putusan MK No: 251-01-17-04/PHPU.DPR-DPRD-
4. Putusan MK No: 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-
5. Putudan MK No: 234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD-
6. Putusan MK No: 05-01-12-38/PHPU.DPR-DPRD-
7. Putusan MK No: 284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-
8. Putusan MK No: 149-01-16-02/PHPU.DPR-DPRD-
9. Putusan MK No: 184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-
10. Putusan MK No: 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-
11. Putusan MK No: 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXI/
Sabtu, 13 Juli 2024 untuk:
1. Putusan MK No.: 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-
2. Putusan MK No: 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-
1_thumb.jpeg)
1_thumb.JPG)
_thumb.jpeg)