Penyelenggaraan Ocean20 Inception Meeting digelar secara hybrid yang melibatkan beberapa negara G20. Foto: Humas Kemenko Marves.
Jakarta, InfoPublik – Dalam pertemuan Ocean20 Inception Meeting yang digelar secara virtual, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Firman Hidayat, menyampaikan Ocean20 (O20) yang diinisiasi oleh Indonesia merupakan wadah bagi negara-negara dunia untuk menyelaraskan agenda kelautan.
Dalam pertemuan itu masing-masing negara, mengidentifikasi peluang kolaborasi dan perpindahan sumber daya, serta merancang strategi untuk mencapai komitmen global terhadap isu kelautan.
“Fokus Indonesia terhadap agenda kelautan sejalan dengan fokus Brazil, yaitu untuk konservasi, perencanaan tata ruang laut dan pengelolaan ekosistem pesisir, dan keberlanjutan finansial. Negara G20 memiliki peran yang penting dalam agenda ini,” tutur Deputi Firman, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/3/2024) di Jakarta.
Deputi Firman menambahkan negara-negara anggota G20 memiliki posisi yang strategis untuk memajukan egenda kelautan secara global. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk menjamin kolaborasi dalam O20 dipertahankan serta dapat dilanjutkan pada KTT G20 2025 mendatang.
“Indonesia sebagai Presidensi G20 pada November 2022 lalu bekerja sama dengan World Economic Forum (WEF) menyelenggarakan Ocean20 Dialogue dan secara resmi meluncurkan Ocean20 dengan harapan pertemuan itu menjadi bagian pada penyelenggaraan KTT G20 selanjutnya,” ungkapnya.
Terkait hal tersebut, dirinya berterima kasih kepada pemerintah India yang melanjutkan O20 pada bulan Mei tahun 2023 lalu. Deputi Firman juga menyampaikan ucapan selamat kepada pemerintah Brasil atas peresmian Ocean20 Engagement Group sebagai agenda baru G20 yang fokus mengangkat isu kelautan.
Dalam kesempatan tersebut, Deputi Firman pun menerangkan dampak perubahan iklim serta mitigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menghadapinya. Dirinya menyampaikan dampak nyata perubahan iklim yang dirasakan oleh Indonesia.
Dampak perubahan iklim juga diperparah dengan adanya polusi plastik pada laut. Dirinya menginformasikan bahwa terdapat 12,87 juta ton sampah plastik yang berpotensi mencemari laut dan mengancam ekosistem dan keanekaragaman laut.
Mengatasi hal tersebut, pemerintah Indonesia melakukan mitigasi salah satu adalah menerbitkan Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Plastik di Laut pada 2018 lalu. Hasilnya, pada akhir tahun 2023 telah berhasil mengurangi kebocoran sampah plastik laut sekitar 36 persen dari baseline 2018.
“Dengan dukungan dari para mitra, kami optimis dapat mencapai target pengurangan sebesar 70 persen pada akhir 2025, dan polusi plastik 'mendekati nol' pada 2040,” pungkas Deputi Firman.
