: Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Gelar Rakor Rencana Aksi Jangka Pendek Bidang Pertahanan dalam Rangka Presiden Berkantor di IKN, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta. Foto. Humas Kemenko Polhukam
Oleh Fatkhurrohim, Minggu, 17 Maret 2024 | 01:35 WIB - Redaktur: Taofiq Rauf - 276
Jakarta, InfoPublik – Menyusul rencana Presiden RI Joko Widodo hendak berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada sekitar Juni-Juli 2024 mendatang, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menggelar rapat koordinasi lintas kementerian-lembaga.
Acara bertajuk resmi “Rakor Membahas Rencana Aksi Jangka Pendek Bidang Pertahanan dalam Rangka Presiden Berkantor di IKN dan Hal-hal Menonjol Terkait Pembangunan Pertahanan IKN” ini digelar melalui Kedeputian IV Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, Kemenko Polhukam.
Deputi IV Bidkoor Pertahanan Negara Kemenko Polhukam, Laksamana Muda TNI Kisdiyanto, mengatakan rapat koordinasi ini terkait penyiapan pertahanan IKN sudah intensif dilakukan oleh Kemenko Polhukam bersama lembaga terkait.
“Kita semua sepakat bahwa pertahanan negara dalam rangka perlindungan dan keamanan IKN Nusantara dari berbagai ancaman, adalah hal yang mutlak untuk disiapkan dan dibangun secara holistik, integral, dan komprehensif,” kata Kisdiyanto, dalam keterangan tertulis Sabtu (16/3/2024).
Persiapan yang tidak main-main tersebut, kata Deputi IV, tak lepas dari status IKN sebagai center of gravity negara, yang sangat menentukan keberlangsungan dan eksistensi sebuah negara.
“Oleh karenanya, Kemenko Polhukam selaku kementerian yang mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan urusan pemerintahan di bidang Polhukam, akan terus berperan aktif mengawal ketat penyiapan pertahanan IKN Nusantara,” kata Kisdiyanto.
Sejumlah isu yang dibahas dalam Rakor ini antara lain gelar pasukan dalam rangka pengamanan Presiden berkantor di IKN, kesiapan Istana di IKN, hingga kesiapan kantor dan hunian pejabat serta staf dan personel di IKN.
“Kemenko Polhukam pada akhir Januari 2024 telah melaksanakan koordinasi dengan unsur pertahanan, pelaksana pembangunan IKN, dan pemangku kepentingan lainnya di Kalimantan Timur mengenai Rencana Induk Pembangunan Sistem Pertahanan Negara di IKN Nusantara,” tutup Deputi IV.