Jakarta, InfoPublik - Pemerintah Indonesia menyatakan politik tidak boleh menghalangi solidaritas dunia untuk menciptakan perdamaian, dan kemakmuran di Afghanistan.
Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, saat menjadi salah satu pembicara bersama Menteri Luar Negeri Irlandia Micheál Martin dan Menteri Luar Negeri Kanada Melanie Joly pada High-level Side Event: Global Solidarity with Afghan Women and Girls serta Women's Forum on Afghanistan di sela-sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, Selasa (19/9/2023).
“Karena di atas politik, masih ada kemanusiaan,” kata Retno, seperti dilansir laman kemlu, Rabu (20/9/2023).
Retno mengatakan, situasi perempuan di Afghanistan sudah sangat mengkhawatirkan, dengan 80 persen anak perempuan tidak dapat bersekolah imbas pembatasan yang diberlakukan Taliban. Perempuan juga dilarang bekerja untuk PBB dan organisasi-organisasi non-profit internasional lainnya.
Melihat kondisi seperti itu, Retno mengatakan bahwa Indonesia yang tidak mengakui pemerintahan Taliban– meyakini satu-satunya cara untuk membantu warga Afghanistan adalah dengan berempati dan memberikan dukungan nyata serta mengesampingkan kondisi politik yang ada di negara itu.
“Apakah kita akan membiarkan politik menghalangi kita untuk membantu Afghanistan? Atau kita akan mengulurkan tangan, bagaimana pun kondisi politik yang ada?” katanya.
Retno menegaskan, Indonesia telah berupaya untuk berkontribusi memberikan bantuan kepada rakyat Afghanistan melalui bantuan kemanusiaan, pemberian beasiswa dan pelatihan, serta komunikasi antar ulama Indonesia dan Afghanistan.
Selain bantuan kemanusiaan berupa kebutuhan pangan dan nutrisi yang telah dikirim pada Januari lalu, Indonesia juga akan mengirimkan 10 juta dosis vaksin polio ke Afghanistan yang sedang dilanda endemi polio.
Retno menuturkan, selama ini Indonesia sangat aktif melakukan komunikasi antar ulama dengan berbagi praktik-praktik baik (best practices) kepada ulama-ulama Afghanistan tentang pendidikan inklusif bagi perempuan.
“Karena mereka menilai bahwa Indonesia merupakan contoh yang baik bagi sebuah negara (berpenduduk mayoritas) Muslim, di mana kesetaraan gender berjalan baik, dan di mana perempuan mendapat akses pendidikan yang sama dengan laki- laki,” kata Retno.
Sebelumnya, Taliban untuk kedua kalinya dapat mengambil alih Afghanistan dari pemerintahan sah pada Agustus 2021.
Sejak saat itu, Pemerintah Taliban terus memberlakukan rangkaian peraturan ketat, termasuk melarang anak-anak perempuan bersekolah dan wanita bekerja di ruang publik.
Seperti dilansir laman BBC, Senin (23/8/2021), Taliban merupakan kelompok yang mulai dibentuk di awal 1990an. Taliban atau yang diartikan sebagai 'murid' dalam bahasa Pahsto mulai terbentuk di utara Pakistan, pasca pasukan Uni Soviet mundur dari Afghanistan pada 1988.
_compressed.jpeg)
2_thumb.jpg)
_thumb.jpg)
_thumb.jpg)
