KPK Ajak Partai Politik Tutup Celah Korupsi

Jakarta, InfoPublik - Sebagai perantara yang menghubungkan kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah, peran dan fungsi partai politik (parpol) memiliki upaya untuk menciptakan citra dalam memperjuangkan kepentingan umum.

Hal tersebut disampaikan Ketua KPK Firli dalam kegiatan Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022 di Ruang Auditorium Randi-Yusuf Gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK, Jakarta.

Lanjut Firli, sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia (WNI) secara sukarela. Peningkatan kualitas parpol menurut UU Nomor 2 tahun 2008 dengan pertimbangan untuk menentukan dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk guna meningkatkan peran dan tanggung jawab partai politik dalam kehidupan.

“Kalau kita simak amanat UUD 1945 di alinea keempat pembukaan, sungguh sangat mulia cita-cita luhur bangsa kita. Tetapi hal yang paling penting bukan hanya komitmen, sekarang bagaimana kita bersama ingin mewujudkan tujuan negara ini,” ungkap Firli, seperti dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Rabu (29/6/2022).

Sambungnya, karena hal itu KPK sangat memahami tujuan negara yang sulit diwujudkan jika korupsi masih merajarela. Berbagai pendekatan KPK lakukan untuk memberantas korupsi seiring berjalannya pemerintahan, salah satunya melalui komitmen bersama masyarakat menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju.

“Terjadinya tindak pidana korupsi banyak ditemui KPK karena kegagalan dan buruknya suatu sistem. Karena itu, KPK berperan penting untuk mengajak seluruh kader partai politik termasuk PDI-P untuk bersama-sama KPK merumuskan berbagai sistem yang tidak bisa membuka peluang dan celah terjadinya korupsi,” jelas Firli.

Firli juga mengungkapkan, bahwa nilai integritas pada partai politik harus KPK bangun dan jaga, serta dicegah melalui PCB Terpadu ini. Karena, peran partai politik menjadi penting dalam kelangsungan kemajuan negara, maka dari itu sebuah nilai integritas sangat dibutuhkan.

“Sebagai wujud nyata, melalui forum PCB itu KPK juga mengajak PDI-P berkomitmen dalam menjaga integritas melalui penandatangan fakta integritas untuk menjauhi praktik-praktik korupsi. Penandatangan ini bukan hanya mewujudkan komitmen, tetapi juga untuk membangun karakter-karakter yang berintegritas agar terus berkembang dan menjadi budaya integritas dan antikorupsi,” wanti Firli.

Deputi Pendidikan dan Peran serta Masyarakat KPK Dian Novianti menyampaikan, partai politik merupakan institusi yang memiliki peran penting dalam demokrasi. Seperti upaya penguatan demokrasi di Indonesia yang harus bersamaan dengan kualitas pendidikan masyarakat.

“Cara terbaik untuk membuat keadaan pendidikan yang baik, para parpol harus bisa membangun karakteristik demokrasi yang membangun sistem politik dan pemerintahan yang kondusif. Untuk itu, pendidikan menjadi bagian penting dari penguatan individu, khususnya untuk mencapai demokrasi yang setara dari keragaman dan dinamika dalam masyarakat,” ungkap Dian.

Dian menambahkan, korupsi sangat berdampak dengan seluruh program pembangunan nasional termasuk pendidikan. Oleh karena itu KPK dengan trisula pemberantasan korupsi, strategi penindakan tetap berjalan dengan mengedepankan strategi pencegahan dan pendidikan.

“Berkaitan dengan pencengahan, sejak 2012 KPK telah melakukan berbagai kajian terkait parpol dan seluk beluk pemilu. Berbagai rekomendasi telah KPK berikan untuk perbaikan sistem, salah satunya melalui sistem integritas partai politik (SIPP) dan juga bantuan pemerintah untuk partai politik (dana bantuan,” terangnya.

Foto: Dok KPK