Posisi Indonesia Strategis Sekaligus Rawan Pelanggaran Hukum di Laut

Jakarta, InfoPublik - Indonesia terdiri dari pulau-pulau dan terletak pada posisi strategis, dengan wilayah lautnya terdiri laut teritorial, perairan kepulauan, perairan pedalaman serta Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), yang dapat memberikan keuntungan sekaligus kerawanan terhadap pelanggaran hukum  di laut.

"Hal itu, sangat merugikan kepentingan Indonesia antara lain kejahatan lintas negara, penyelundupan, imigran gelap, illegal unreported unregulated (IUU) Fishing, perompakan/pembajakan, pencemaran lingkungan laut, terorisme di laut dan pencurian  benda cagar nudaya," kata Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut (Asops Kasal) Laksamana Muda TNI  Ary Atmaja dalam sambutannya yang dibacakan Kadiskumal Laksamana Pertama TNI Supradono, saat membuka seminar Tata Cara Penegakan Hukum di Laut di Gedung Graha Marinir Jl. Prapatan Nomor 36 Kwitang, Jakarta Pusat, Rabo (7/12).

Guna melindungi kepentingan perairan yurisdiksi nasional Indonesia, menurutnya, sangat dibutuhkan peran dari berbagai pemangku kepentingan guna penegakan hukum di laut. Sesuai kaidah hukum nasional dan internasional serta peraturan perundang-undangan  ada 12 instansi/lembaga  yang berwenang sebagai penegak hukum di laut.

Tidak hanya itu,  Asops Kasal juga menambahkan bahwa  semua instansi tersebut berpedoman pada UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta pada hukum acara yang tersebar dalam hukum materiil. Sementara itu, KUHP tidak mengatur secara spesifik tentang tata cara pelaksanaan penegakan hukum di laut dan lebih mengatur pelaksanaan penegakan hukum di darat.

Dia mengharapkan kepada para peserta seminar supaya dapat memberikan masukan-masukan demi kesempurnaan penyusunan draf rancangan perpres tentang tata cara penegakan hukum di laut, sehingga peraturan tersebut nantinya dapat dijadikan pedoman dan sekalugus sebagai payung hukum untuk melakukan penegakan di laut.