:
Oleh Wandi, Sabtu, 4 Juni 2016 | 02:24 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 344
Jakarta, InfoPublik - Ketua DPR RI Ade Komarudin sudah memperlihatkan sikap penolakan terhadap wacana pemecatan sejuta pegawai negeri sipil (PNS) dalam rangka efisiensi anggaran.
Akom, sapaan Ade Komarudin itu, mengingatkan bila kebijakan itu diberlakukan, tak ubahnya seperti penggusuran terhadap rakyat miskin yang melanggar tata ruang, tapi penertibannya dilakukan tanpa memberikan solusi yang membuat mereka mendapat tempat layak.
Kalau memang akan diberlakukan rasionalisasi, menurutnya mereka juga punya hak mendapat solusi dan tidak lantas menjadi pengangguran. Karenanya ia mendorong pemerintah menempuh kebijakan solutif.
“Kita paham harus lakukan efisiensi, tapi rakyat juga harus dilindungi. Negara ini didirikan oleh founding father untuk melindungi rakyat dan mensejahterakan rakyat, bukan menyakiti rakyat,” tegas Akom di Gedung DPR, Jumat (3/6).
Soal apakah PNS yang akan dirasionalisasi memenuhi kriteria berkinerja rendah, Akom tidak sertamerta setuju. Ia meminta agar wacana tersebut dikaji dulu secara mendalam dan tidak gegabah diterapkan karena menyangkut hak kerja warga negara.
“Kita menyetujui semua langkah terhadap efisiensi anggaran, pasti kita dukung. Tapi kita juga tidak boleh melabrak begitu saja rambu-rambu kemanusiaan, hak hidup, hak bekerja bagi warga negara kita,” kata Akom.