Jakarta, InfoPublik = Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan memperkuat evaluasi kinerja operasional pelabuhan di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan, produktivitas terminal, dan kelancaran sistem logistik nasional.
Evaluasi dilakukan melalui kegiatan diskusi serta monitoring dan evaluasi laporan capaian kinerja operasional pelabuhan di Jakarta, Rabu (18/11/2026). Kegiatan tersebut diikuti kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) wilayah DKI Jakarta secara langsung serta kepala KSOP dan Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) dari seluruh Indonesia secara daring.
Direktur Kepelabuhanan Ditjen Hubla, Triono, mengatakan laporan kinerja operasional pelabuhan tidak boleh hanya menjadi kewajiban administratif. Data yang disampaikan harus menggambarkan kondisi nyata di lapangan sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, pembinaan, dan penyusunan kebijakan kepelabuhanan.
“Standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan adalah instrumen penting untuk memastikan pelayanan berjalan sesuai standar. Karena itu, data yang disampaikan harus akurat, lengkap, konsisten, dan sesuai kondisi sebenarnya di lapangan,” ujar Triono.
Menurutnya, laporan capaian kinerja memberikan gambaran mengenai pemanfaatan fasilitas pelabuhan, kapasitas, produktivitas terminal, hingga kebutuhan pengembangan infrastruktur. Informasi tersebut diperlukan untuk memastikan perencanaan dan pengembangan pelabuhan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029, serta Rencana Induk Pelabuhan (RIP) yang mengacu pada Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN).
Evaluasi kinerja juga berkaitan dengan pengawasan penerapan tarif jasa kepelabuhanan. Mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2017, Penyelenggara Pelabuhan memiliki kewenangan mengawasi penerapan tarif dengan memperhatikan tingkat pelayanan yang diberikan Badan Usaha Pelabuhan (BUP).
Karena itu, Triono mendorong pengawasan terhadap pemenuhan standar pelayanan oleh BUP, termasuk memastikan laporan kinerja disampaikan secara lengkap dan tepat waktu. Penilaian terhadap pelayanan harus dilakukan secara objektif berdasarkan kondisi operasional yang sebenarnya.
Ia juga meminta Penyelenggara Pelabuhan memverifikasi laporan sebelum disampaikan kepada Ditjen Hubla. Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara laporan dan kondisi lapangan, penyelenggara pelabuhan perlu melakukan evaluasi serta menindaklanjutinya dengan langkah perbaikan.
“Laporan kinerja harus diverifikasi dulu oleh Penyelenggara Pelabuhan sebelum disampaikan ke Ditjen Hubla. Dengan begitu, data yang kita pakai benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan menjadi dasar pembinaan, pengendalian, serta pengawasan operasional pelabuhan,” tambahnya.
Dalam penerapan standar kinerja, masing-masing pihak memiliki tanggung jawab berbeda. BUP bertindak sebagai operator pelayanan, Penyelenggara Pelabuhan menjalankan fungsi pengawasan, sedangkan Direktorat Kepelabuhanan melaksanakan pembinaan teknis.
Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut, Ditjen Hubla berupaya menyamakan pemahaman seluruh pemangku kepentingan mengenai penerapan standar kinerja. Berbagai kendala dalam pelaporan maupun penyelenggaraan pelayanan pelabuhan juga diidentifikasi untuk dicarikan solusi.
Triono berharap standar kinerja dapat digunakan secara konsisten sebagai alat pengendalian dan peningkatan kualitas pelayanan, bukan sekadar pelengkap administrasi. Dengan evaluasi yang terukur dan pengawasan yang lebih baik, pelabuhan diharapkan semakin produktif, andal, dan berdaya saing.
Peningkatan kinerja pelabuhan juga penting bagi pengguna jasa dan pelaku usaha karena pelayanan yang efektif dan efisien dapat mendukung kelancaran arus barang serta memperkuat sistem logistik nasional.