Jakarta, InfoPublik - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan, kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten, serta memastikan tidak ada satu pun izin tambang yang diterbitkan di area konservasi maupun perairan sekitarnya.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia, melalui keterangan resmi, Selasa (17/11/2026).
Dwi Anggia menyatakan, penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) pada sebagian area perairan di sekitar kawasan konservasi tersebut murni merupakan bagian dari pemetaan tata kelola dan perencanaan sumber daya mineral nasional, bukan persetujuan operasi penambangan.
"Perlu ditegaskan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan," ujar Dwi Anggia.
Dwi Anggia mengatakan, status penetapan WUP sama sekali tidak mengubah peruntukan ruang maupun mengurangi fungsi perlindungan ekosistem pada kawasan konservasi yang berada di ujung barat Pulau Jawa tersebut.
Secara kronologi, Pemerintah Provinsi Banten pertama kali mengusulkan wilayah pertambangan termasuk area perairan laut pada 2013, yang kemudian sempat dikecualikan dalam Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014. Pengusulan kembali dilakukan melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 tertanggal 16 November 2015 berdasarkan data geologi yang menunjukkan adanya potensi mineral pembawa.
Usulan tersebut diakomodasi ke dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali, lalu ditetapkan kembali melalui Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Terbitnya Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 berfungsi mengulang penetapan terdahulu sekaligus menyempurnakan sebagian ketentuannya sesuai usulan pemerintah daerah.
Setiap tahapan penerbitan izin usaha pertambangan ke depannya tetap wajib mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025, meliputi kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan.