Jakarta, InfoPublik – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima dua rekomendasi kebijakan dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang berlandaskan hukum dan hak asasi manusia (HAM).
Dua rekomendasi tersebut mencakup tata kelola diaspora Indonesia yang terintegrasi, inklusif, dan berbasis jejaring serta dukungan aspek materi hukum dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Rekomendasi diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra bersama Wakil Menko Kumham Imipas Otto Hasibuan kepada Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan di Jakarta, Kamis (18/11/2026).
Ossy mengatakan, rekomendasi tersebut akan disampaikan kepada Menteri ATR/Kepala BPN dan jajaran kementerian untuk dipelajari lebih lanjut. Masukan itu dinilai dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas kebijakan, khususnya di bidang pertanahan dan tata ruang.
“Rekomendasi kebijakan ini akan kami bawa dan laporkan kepada Bapak Menteri dan seluruh jajaran kementerian untuk kami pelajari. Pandangan dan masukan ini akan sangat baik bagi Kementerian ATR/BPN ke depan dalam mengelola tata kelola pemerintahan, utamanya di bidang pertanahan dan tata ruang,” ujar Ossy.
Ia menilai rekomendasi yang disusun Kemenko Kumham Imipas menjadi pengingat bahwa perumusan kebijakan kementerian dan lembaga perlu memperhatikan aspek hukum serta perlindungan HAM. Dengan demikian, kebijakan pemerintah tidak hanya diarahkan untuk mencapai target program, tetapi juga harus memiliki landasan hukum dan tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Rekomendasi kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan ini sangat positif, berupaya agar seluruh kementerian dalam mengeluarkan kebijakannya juga tidak terlepas dari aspek hukum hak asasi manusia,” tutur Ossy.
Kemenko Kumham Imipas menyusun rekomendasi tersebut berdasarkan persoalan yang telah diidentifikasi dan didukung data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen itu juga memuat tawaran solusi yang dapat ditindaklanjuti melalui kerja sama antarkementerian dan lembaga.
Sepanjang 2026, Kemenko Kumham Imipas telah merumuskan sejumlah kebijakan strategis yang rekomendasinya disampaikan kepada 50 kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian ATR/BPN. Masukan tersebut diharapkan menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan dan mengambil langkah strategis yang lebih terarah, terintegrasi, serta berkelanjutan.
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra berharap rekomendasi yang disampaikan tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi benar-benar digunakan oleh instansi penerima untuk memperbaiki kualitas keputusan dan menyelesaikan persoalan.
“Saya berharap agar rekomendasi yang disampaikan ini mempunyai bobot yang jelas bagi kita semua. Kualitasnya tidak diukur dari panjangnya naskah atau banyaknya rapat yang dilalui. Ukurannya adalah apakah instansi penerima dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan apakah persoalan yang telah kita selesaikan dapat berkurang,” ujar Yusril.
Bagi Kementerian ATR/BPN, rekomendasi tersebut menjadi bahan kajian untuk memperkuat kebijakan dan tata kelola kementerian dengan tetap memperhatikan kepastian hukum serta prinsip HAM. Namun, tindak lanjut atas kedua rekomendasi masih perlu dipelajari lebih lanjut oleh jajaran kementerian.