Jakarta, InfoPublik – Pemerintah Indonesia menawarkan 30 proyek karbon strategis kepada investor global melalui inisiatif Carbon Connection (Carbonnex) for Climate Action pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) di Antalya, Türkiye, Selasa (10/11/2026). Inisiatif ini ditujukan untuk memperluas akses pembiayaan iklim sekaligus mendorong investasi yang memberikan dampak nyata bagi pelestarian lingkungan.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, memimpin pembukaan inisiatif bertajuk High Integrity, Real Impact tersebut di Paviliun Indonesia. Berlangsung pada 10–19 November 2026, forum ini mempertemukan 17 pengembang proyek karbon Indonesia dengan calon pembeli, investor, lembaga keuangan, korporasi, dan mitra pembangunan internasional.
"Carbonnex merupakan platform yang mempertemukan pengembang proyek Indonesia dengan pembeli, investor, lembaga keuangan, korporasi, dan mitra pembangunan. Di sini, proyek dipresentasikan, transaksi difasilitasi, dan komitmen kerja sama dibangun," tutur Jumhur.
Dari 30 proyek yang ditawarkan, dua proyek telah tersertifikasi sepenuhnya, delapan proyek sedang dalam proses sertifikasi, sedangkan 20 proyek lainnya masih berada dalam tahap pengembangan. Komposisi tersebut menunjukkan beragam tingkat kesiapan proyek yang dapat dijajaki oleh investor global.
Penawaran tahun ini melanjutkan capaian Indonesia pada COP30 di Brasil. Saat itu, dari 44 proyek dengan potensi pengurangan emisi sebesar 53,2 juta ton CO₂e yang ditawarkan, sebanyak 12 proyek menarik minat pembeli global dengan potensi lebih dari 2,75 juta ton CO₂e.
Tindak lanjut setelah COP30 mencatat lima proyek telah memasuki tahap transaksi atau komitmen, tiga proyek baru memasuki proses sertifikasi, dan dua proyek telah memperoleh sertifikasi. Selain itu, Indonesia dan Norwegia menyepakati kerja sama karbon sebesar 12 juta ton CO₂e untuk periode sepuluh tahun.
Pengembangan pasar karbon nasional juga didukung penguatan tata kelola dan integritas lingkungan. Landasan kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025, yang ditindaklanjuti KLH/BPLH bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui peluncuran Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).
Penguatan tata kelola turut mencakup penyusunan peta jalan persampahan dan kehutanan serta pengembangan pengakuan timbal balik (mutual recognition) yang selaras dengan Pasal 6 Persetujuan Paris. Langkah tersebut ditujukan untuk memastikan setiap unit karbon memiliki kredibilitas, transparansi, dan dapat ditelusuri.
Selain penawaran proyek, KLH/BPLH memperkenalkan Indonesia Climate and Carbon Partnership (ICCP) sebagai wadah kolaborasi dengan mitra pembangunan internasional. Melalui platform ini, diselenggarakan 13 kegiatan yang melibatkan delapan mitra untuk mempresentasikan bentuk dukungan bagi pengembangan pasar karbon Indonesia.
Dukungan tersebut meliputi penguatan kelembagaan, infrastruktur digital dan Measurement, Reporting, and Verification (MRV), peningkatan integritas karbon, kesiapan sektoral, penyiapan proyek, hingga pengembangan pasar karbon.
Forum COP31 juga menghasilkan sejumlah kesepakatan komersial. Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi Hashim S. Djojohadikusumo menyaksikan kerja sama antara PT Pertamina Power Indonesia (Pertamina New & Renewable Energy) dan PT Inhutani I untuk proyek lanskap konservasi Rangkong Basaken.
Kesepakatan lainnya berupa pengembangan biomethane antara PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dan PT Unilever Indonesia Tbk. Kedua kerja sama tersebut menjadi contoh keterlibatan dunia usaha dalam menerjemahkan agenda iklim ke dalam kegiatan ekonomi berkelanjutan.
Menutup sesi pembukaan Carbonnex, Jumhur mengajak para delegasi global memanfaatkan forum selama sepuluh hari tersebut untuk membangun kemitraan dan mempercepat pelaksanaan proyek karbon.
"Datanglah dengan pertanyaan, pulanglah dengan mitra. Mari terhubung, berkolaborasi, dan mempercepat aksi untuk mewujudkan integritas tinggi dan dampak nyata," pungkasnya.
Melalui Carbonnex, pemerintah mendorong agar komitmen iklim Indonesia diwujudkan melalui proyek-proyek yang kredibel, realisasi investasi, serta manfaat konkret bagi pelestarian lingkungan.