DJP Perkuat Kepatuhan Pajak Ekonomi Digital

Jakarta, InfoPublik - Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memperkuat pengawasan dan memperluas basis pemungutan pajak agar pertumbuhan ekonomi digital berjalan seiring dengan peningkatan kepatuhan perpajakan.

Dalam siaran pers yang dikutip pada Rabu (11/11/2026), Bimo Wijayanto menegaskan bahwa DJP akan terus mendorong kepatuhan perpajakan di sektor ekonomi digital melalui perluasan basis pemungutan dan pengawasan yang berkelanjutan.

“DJP terus mendorong kepatuhan perpajakan di sektor ekonomi digital melalui perluasan basis pemungutan dan pengawasan yang berkelanjutan. Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus menciptakan perlakuan perpajakan yang adil dan setara bagi pelaku usaha digital maupun konvensional,” ujar Bimo.

Melalui langkah tersebut, DJP berupaya memastikan aktivitas ekonomi digital berkontribusi secara optimal terhadap penerimaan negara, sekaligus mendukung terciptanya sistem perpajakan yang adil bagi seluruh pelaku usaha.  

SPP-TDLN Bukan Pajak Baru

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan penerapan Sistem Pemungutan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) mulai 9 November 2026 bukan merupakan pemberlakuan jenis pajak baru. Kebijakan tersebut hanya menjadi mekanisme penataan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital luar negeri yang selama ini memang telah memenuhi kriteria sebagai objek pajak.

Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan persepsi masyarakat yang mengaitkan penerapan SPP-TDLN dengan pengenaan pajak terhadap seluruh transaksi ke luar negeri, termasuk transfer dana antarbank maupun pengiriman uang atau remitansi.

DJP memastikan tidak semua transaksi lintas negara otomatis dikenakan PPN. Pemungutan pajak melalui skema SPP-TDLN hanya berlaku terhadap transaksi digital luar negeri yang memenuhi ketentuan perpajakan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menjelaskan, SPP-TDLN merupakan langkah pemerintah untuk memperbaiki tata kelola pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri agar lebih adil, tertib, dan memanfaatkan teknologi.

"SPP-TDLN yang merupakan langkah pemerintah untuk menata pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri secara lebih adil, tertib, dan berbasis teknologi," ujar Inge kepada awak media, Senin (2/11/2026).

Ia menegaskan, penerapan sistem tersebut tidak mengubah tarif PPN ataupun memperluas objek pajak sehingga seluruh transaksi luar negeri harus dikenakan pajak. Dengan kata lain, SPP-TDLN bukan instrumen untuk menambah beban pajak baru bagi masyarakat, melainkan memperbaiki mekanisme pemungutan atas transaksi yang memang sudah menjadi objek PPN.

Oleh karena itu, aktivitas transfer dana dan remitansi melalui perbankan tidak otomatis menjadi objek PPN. DJP juga memastikan SPP-TDLN tidak dirancang untuk memungut PPN atas transfer dana personal maupun kiriman uang masyarakat.

Kepastian tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir setiap melakukan pengiriman uang ke luar negeri akan dikenakan PPN melalui mekanisme baru ini.

Selain memastikan ruang lingkup pengenaan pajak, DJP juga menjamin penerapan SPP-TDLN tidak menimbulkan pemungutan pajak berganda.

Apabila PPN atas suatu transaksi digital luar negeri telah dipungut oleh pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang telah ditunjuk pemerintah, transaksi tersebut tidak akan dipungut kembali melalui SPP-TDLN.

Dari sisi konsumen, penerapan mekanisme ini justru diharapkan menyederhanakan administrasi perpajakan. Masyarakat tidak perlu mengurus sendiri penyetoran dan pelaporan PPN atas pemanfaatan layanan digital luar negeri yang memang menjadi objek pajak.

Dengan demikian, fokus kebijakan bukan pada penambahan jenis pajak, melainkan pada peningkatan kepatuhan, kepastian hukum, dan efektivitas administrasi pemungutan PPN di tengah berkembangnya aktivitas ekonomi digital lintas negara.

Tidak Semua Bank dan Fintech Langsung Menjadi Pemungut

DJP juga meluruskan anggapan bahwa seluruh bank, perusahaan teknologi finansial (fintech), dan platform perdagangan elektronik (e-commerce) akan langsung menjadi pemungut pajak ketika SPP-TDLN mulai berlaku pada 9 November 2026.

Sebelumnya, Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo menyebut bank pemerintah, bank swasta, fintech, hingga platform e-commerce seperti Shopee, Lazada, dan GoTo akan mulai ikut memungut dan menyetorkan pajak pada tanggal tersebut.

Namun, DJP belum mengonfirmasi bahwa seluruh lembaga yang disebutkan tersebut akan langsung menjalankan fungsi sebagai pemungut dalam skema SPP-TDLN.

Inge menjelaskan, calon pemungut pajak atau issuer lainnya masih menjalani periode stabilisasi untuk memastikan kesiapan sebelum ditetapkan secara resmi.

"Saat ini calon issuer lainnya sedang dalam periode stabilisasi. Kami akan menyampaikan informasi terkait penunjukkan issuer baru, apabila seluruh tahapan persiapan telah diselesaikan, melalui kanal resmi DJP," ujarnya.

Sebelum diberlakukan, SPP-TDLN telah melalui pengujian dalam lingkungan sandbox dan periode stabilisasi. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan sistem, proses bisnis, pertukaran data, serta integrasi dengan berbagai pihak yang terlibat.

Adapun pada 25 September 2026, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijyanto telah menunjuk enam lembaga sebagai issuer dalam skema SPP-TDLN.

Keenam lembaga tersebut terdiri atas lima bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Selain kelima bank tersebut, DJP juga menunjuk PT Fintek Karya Nusantara atau LinkAja sebagai issuer.

Penunjukan tersebut merupakan bagian dari tahapan penerapan sistem secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing lembaga.

Melalui penerapan SPP-TDLN, pemerintah berupaya memastikan pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri berjalan lebih teratur dan transparan tanpa menciptakan jenis pajak baru ataupun memperluas pengenaan pajak di luar ketentuan yang berlaku.

DJP pun mengimbau masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan tersebut melalui kanal resmi pemerintah agar tidak salah memahami mekanisme SPP-TDLN, khususnya terkait transaksi keuangan personal, transfer dana, dan remitansi.